Jambiseru.com, Tanjabbar – Proyek peningkatan jalan di kawasan Parit 4 Darat, Kelurahan Tungkal II (Dua), Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD murni, kini menjadi sorotan. Kualitas pekerjaan yang diragukan dan ketiadaan box culvert memicu pertanyaan dari warga setempat.
Ketua RT 04, Inal, mengungkapkan kekecewaannya atas proyek ini. Ia menyayangkan tidak adanya konfirmasi atau sosialisasi kepada warga RT 04 sejak awal dimulainya proyek.
“Untuk di RT 04, tidak ada serah terima maupun konfirmasi dari pihak pekerja. Kami juga terpaksa membeli pipa sendiri untuk aliran anak parit, padahal wilayah kami memiliki banyak anak parit,” ujar Inal, kepada Media, Jum’at (26/9/2025) sore.
Inal sempat membandingkan dengan RT sebelah, bahwa RT 03 yang mendapatkan bantuan pipa untuk setiap parit. Sementara, di Wilayahnya tidak dapat bantuan pipa untuk parit. Selain itu, Inal juga menyoroti kualitas jalan yang dianggap mengecewakan.
“Sangat kecewa, bisa dilihat sendiri jalannya tipis dan banyak ditambal. Di RT 03, jalannya lebih tebal. Pekerjaan di wilayah kami hanya menabur batu di tengah, tanpa timbunan tanah yang memadai,” ungkapnya.
“Mana tidak ada box culvert di wilayah kami. Padahal, box culvert sangat penting untuk aliran air anak sungai demi perkembangan perkebunan kami,” tegas Inal, dengan nada kesal.
Sementara itu, seorang petani di RT 03 membenarkan bahwa di wilayahnya juga tidak ada pembangunan box culvert.
“Kami hanya diberi pipa 10 inci untuk 15 anak parit. Sepertinya tidak ada lagi peninjauan dari dinas, padahal anggaran besar. Jalan masih baru saja sudah seperti ini, apalagi kalau musim hujan, pasti hancur,” keluhnya.
Warga berharap, Pemerintah segera turun tangan dan menyelidiki proyek ini. untuk memastikan anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, kenapa uang miliaran rupiah tidak menghasilkan jalan yang bagus dan box culvert yang berguna.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas PUPR Tanjabbar, seperti pptk, ppk dan konsultan pengawas serta rekanan kontraktor belum berhasil untuk di klarifikasi terkait hal ini. (Tim)
