Oleh: Edi Purwanto *
Saya mempertanyakan keseriusan Kementerian Perhubungan dalam menjamin keselamatan pelayaran nasional setelah terjadinya insiden KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok. Bagi saya, peristiwa seperti ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan biasa yang selesai setelah proses evakuasi dan penanganan di lapangan berakhir. Ada persoalan yang jauh lebih besar yang harus dijawab, terutama menyangkut bagaimana negara memastikan setiap kapal yang melayani masyarakat benar-benar memenuhi standar keselamatan.
Keselamatan transportasi laut merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap ringan. Setiap hari masyarakat menggunakan kapal untuk bepergian, membawa barang, bekerja, berwisata, maupun menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketika sebuah kapal mengalami kebakaran di tengah pelayaran, pertanyaan mengenai kesiapan kapal, kelayakan peralatan keselamatan, prosedur darurat, kemampuan awak kapal, hingga pengawasan pemerintah tentu harus muncul.
Karena itu, saya meminta Kementerian Perhubungan tidak berhenti pada penanganan insiden KMP Putri Yasmin. Pemerintah harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
Insiden Kapal Tidak Boleh Dianggap Laka Biasa
Saya melihat setiap kecelakaan transportasi harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kita hanya sibuk melakukan penanganan ketika peristiwa sudah terjadi, tetapi tidak melakukan pembenahan mendasar agar kejadian serupa tidak terulang.
KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok. Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran. Saya tidak ingin persoalan ini berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana kejadian tersebut berlangsung, tetapi juga harus dilanjutkan dengan pertanyaan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan apakah ada sistem pengawasan yang perlu diperbaiki.
Bagi saya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi ketika menyangkut nyawa manusia.
Kita berbicara mengenai transportasi publik yang digunakan masyarakat. Artinya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman ketika menggunakan layanan tersebut.
Karena itu, saya meminta Kemenhub melihat kejadian ini secara serius. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Jangan sampai evaluasi hanya berfokus pada satu kapal atau satu kejadian, sementara persoalan yang mungkin bersifat sistemik tidak disentuh.
Saya Minta Ada Audit Darurat Keselamatan Pelayaran Nasional
Saya meminta Kementerian Perhubungan segera menetapkan audit darurat keselamatan pelayaran nasional.
Audit ini penting untuk mengetahui apakah standar keselamatan yang selama ini diterapkan benar-benar berjalan di lapangan. Kita tidak cukup hanya memiliki aturan yang tertulis di atas kertas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut benar-benar diterapkan oleh operator dan diawasi secara konsisten oleh pemerintah.
Audit darurat harus menjadi langkah untuk memeriksa berbagai aspek keselamatan. Mulai dari kelayakan kapal, peralatan pemadam kebakaran, alat keselamatan, sistem peringatan dini, prosedur evakuasi, hingga kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.
Saya juga ingin ada evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan kapal. Kalau memang semua prosedur sudah berjalan sesuai aturan, maka pemerintah perlu menjelaskan bagaimana insiden seperti ini bisa terjadi dan apa langkah perbaikannya.
Sebaliknya, apabila ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan, maka kelemahan tersebut harus segera diperbaiki.
Jangan menunggu terjadi kejadian berikutnya baru kita bergerak.
Keselamatan Penumpang Harus Menjadi Prioritas
Dalam setiap kebijakan transportasi, saya selalu melihat aspek keselamatan sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Transportasi boleh semakin cepat, pelayanan boleh semakin modern, konektivitas boleh semakin luas, tetapi semuanya harus berjalan bersama dengan jaminan keselamatan.
Masyarakat yang membeli tiket dan menggunakan kapal memiliki hak untuk mendapatkan perjalanan yang aman. Mereka mempercayakan keselamatan dirinya kepada operator dan sistem pengawasan pemerintah.
Kepercayaan tersebut tidak boleh disia-siakan.
Kita harus membangun sistem yang membuat keselamatan menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban administratif. Pemeriksaan jangan hanya dilakukan untuk memenuhi dokumen. Peralatan keselamatan jangan hanya tersedia karena menjadi persyaratan, tetapi harus benar-benar dipastikan berfungsi ketika dibutuhkan.
Begitu juga dengan awak kapal. Mereka harus memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi kebakaran atau keadaan berbahaya lainnya, setiap menit sangat berharga.
Karena itu, latihan keselamatan dan prosedur evakuasi harus menjadi bagian penting dalam operasional pelayaran.
Jangan Menunggu Tragedi Lebih Besar
Saya tidak ingin kita baru bergerak setelah terjadi tragedi yang lebih besar. Ini yang harus menjadi perhatian bersama.
Setiap insiden harus menjadi peringatan dini. Kalau ada indikasi kelemahan dalam sistem keselamatan, pemerintah harus segera melakukan tindakan korektif.
Kita tidak boleh memiliki pola pikir bahwa selama tidak terjadi korban besar, maka semuanya baik-baik saja. Justru sebuah insiden harus dilihat sebagai kesempatan untuk menemukan celah keselamatan sebelum celah tersebut menyebabkan akibat yang jauh lebih fatal.
Saya kira pendekatan seperti ini sangat penting dalam sistem transportasi nasional.
Kecelakaan bukan hanya persoalan teknis. Di balik sebuah insiden terdapat masyarakat yang terdampak, keluarga yang merasa cemas, operator yang harus bertanggung jawab, serta pemerintah yang harus memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, saya meminta agar evaluasi terhadap keselamatan pelayaran dilakukan dengan perspektif pencegahan.
Kemenhub Harus Terbuka
Saya juga mendorong Kementerian Perhubungan terbuka dalam menjelaskan hasil pemeriksaan terkait insiden tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan keselamatan pelayaran.
Keterbukaan bukan berarti mencari siapa yang harus disalahkan. Keterbukaan justru diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pemerintah benar-benar bekerja melakukan perbaikan.
Saya ingin setiap hasil evaluasi dapat menjadi dasar kebijakan yang konkret. Kalau ditemukan persoalan pada sistem pemeriksaan, perbaiki sistemnya. Kalau ditemukan kelemahan pada peralatan keselamatan, pastikan seluruh operator memenuhi standar. Kalau diperlukan peningkatan kompetensi awak kapal, maka lakukan pelatihan dan pengawasan secara serius.
Jangan sampai audit hanya menghasilkan laporan yang kemudian disimpan tanpa tindak lanjut.
Audit harus melahirkan perubahan.
Pemeriksaan Harus Menyeluruh
Menurut saya, audit darurat keselamatan pelayaran nasional juga tidak boleh hanya menyasar kapal-kapal tertentu. Pemerintah perlu memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi keselamatan pelayaran nasional.
Pemeriksaan harus diarahkan pada berbagai komponen yang memiliki hubungan langsung dengan keselamatan penumpang dan awak kapal. Pemerintah perlu memastikan standar keselamatan dipahami dan dijalankan secara konsisten.
Kita juga harus memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan ketika kapal akan beroperasi. Pengawasan harus menjadi proses yang berkelanjutan.
Keselamatan adalah sesuatu yang harus dijaga setiap saat.
Saya berharap Kemenhub dapat mengambil langkah cepat setelah insiden KMP Putri Yasmin ini. Jangan sampai momentum evaluasi hilang begitu perhatian publik terhadap kejadian tersebut mulai berkurang.
Negara Harus Hadir Menjamin Keselamatan
Transportasi laut memiliki peran penting bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, konektivitas antardaerah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan transportasi laut.
Karena itu, memperkuat keselamatan pelayaran sama artinya dengan melindungi masyarakat dan memperkuat konektivitas nasional.
Saya memahami bahwa menjalankan sistem transportasi laut bukan pekerjaan sederhana. Ada banyak aspek teknis, geografis, operasional, dan sumber daya manusia yang harus diperhatikan.
Namun justru karena kompleksitas itulah, pengawasan harus semakin kuat.
Negara tidak boleh hadir hanya ketika terjadi kecelakaan. Negara harus hadir sejak sebelum kapal berangkat, memastikan kapal memenuhi standar, memastikan awak siap, memastikan peralatan keselamatan berfungsi, dan memastikan prosedur darurat dapat dijalankan.
Itulah bentuk perlindungan nyata kepada masyarakat.
Jangan Ada Kompromi Soal Keselamatan
Saya ingin menegaskan bahwa keselamatan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun. Tidak boleh ada kompromi ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia.
Kita harus membangun standar keselamatan yang tinggi dan memastikan seluruh pihak mematuhinya. Pemerintah harus tegas terhadap operator yang tidak memenuhi ketentuan.
Di sisi lain, operator pelayaran juga harus memiliki kesadaran bahwa keselamatan bukan sekadar kewajiban kepada regulator. Keselamatan merupakan tanggung jawab moral kepada seluruh penumpang dan awak kapal.
Ketika seseorang naik kapal, dia mempercayakan keselamatannya kepada sistem yang ada. Kepercayaan itu harus dijawab dengan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab.
Evaluasi Harus Menghasilkan Perbaikan Nyata
Saya meminta agar pemerintah tidak menjadikan audit sebagai formalitas. Saya ingin ada evaluasi yang benar-benar menghasilkan perbaikan.
Kalau ada standar yang perlu diperkuat, perkuat. Kalau ada prosedur yang harus diperbaiki, segera perbaiki. Kalau pengawasan selama ini belum maksimal, tingkatkan.
Kita harus memastikan setiap kejadian menjadi pembelajaran.
Saya berharap Kementerian Perhubungan dapat menunjukkan keseriusannya dengan mengambil langkah konkret setelah insiden KMP Putri Yasmin. Audit darurat keselamatan pelayaran nasional menurut saya merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada satu kejadian.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah serius menjaga keselamatan mereka.
Keselamatan Pelayaran Adalah Tanggung Jawab Bersama
Pada akhirnya, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki fungsi regulasi dan pengawasan, operator memiliki tanggung jawab menjalankan standar keselamatan, awak kapal memiliki tanggung jawab menjalankan prosedur, sementara masyarakat juga harus mengikuti ketentuan keselamatan selama berada di kapal.
Tetapi pemerintah tetap memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan seluruh sistem tersebut berjalan.
Karena itu, saya mempertanyakan keseriusan Kementerian Perhubungan dalam menjamin keselamatan pelayaran nasional setelah terjadinya insiden KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok.
Saya tidak ingin kejadian ini diperlakukan sebagai kecelakaan biasa yang kemudian berlalu begitu saja.
Saya meminta Kemenhub segera menetapkan audit darurat keselamatan pelayaran nasional. Audit tersebut harus dilakukan secara serius, menyeluruh, transparan, dan memiliki tindak lanjut yang jelas.
Kita harus belajar dari setiap insiden sebelum terjadi kejadian yang lebih besar.
Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Transportasi laut harus mampu memberikan konektivitas sekaligus rasa aman.
Saya percaya, kalau pemerintah, operator, dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar serius membangun budaya keselamatan, maka kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut juga akan semakin kuat.
Yang paling penting, jangan menunggu korban jatuh lebih banyak untuk kemudian kita sadar bahwa ada sistem yang harus diperbaiki.
Keselamatan harus menjadi prioritas sejak awal, bukan hanya menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. (*)
* Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Provinsi Jambi
