Oleh : Edi Purwanto *
Kita tidak boleh terlalu toleran terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan rakyat. Toleransi dalam banyak hal memang diperlukan, tetapi ketika sebuah pelanggaran berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, tentu batas toleransi itu harus jelas. Jangan sampai karena kita terlalu longgar dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, kemudian ada masyarakat yang menjadi korban.
Bagi saya, satu nyawa manusia terlalu banyak untuk hilang akibat sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan korban jiwa harus menjadi bahan evaluasi serius. Kita tidak boleh hanya melihatnya sebagai sebuah kecelakaan, kemudian setelah beberapa waktu berlalu persoalannya selesai begitu saja.
Kita harus melihat lebih jauh. Apakah sebelumnya sudah ada pelanggaran? Apakah pengawasan sudah dilakukan dengan benar? Apakah standar keselamatan benar-benar dipenuhi? Apakah ada laporan atau temuan yang tidak ditindaklanjuti? Dan yang paling penting, apakah ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab tetapi tidak menjalankan kewajibannya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab secara serius.
Aturan Sebenarnya Sudah Ada
Kalau kita bicara mengenai regulasi, sebenarnya secara umum aturan untuk menjamin keselamatan sudah cukup tersedia. Negara sudah memiliki berbagai ketentuan mengenai standar keselamatan, perizinan, pemeriksaan, pengawasan, hingga sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Artinya, persoalan kita bukan semata-mata kekurangan aturan.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana aturan tersebut dilaksanakan.
Aturan yang bagus tidak akan banyak berarti apabila pengawasan di lapangan tidak konsisten. Regulasi yang lengkap juga tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila pelanggaran dibiarkan.
Karena itu, saya melihat kita harus memperkuat konsistensi dalam menjalankan aturan.
Jangan sampai ada standar keselamatan yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya justru diberikan kelonggaran. Jangan sampai ada kewajiban pemeriksaan, tetapi dilakukan hanya untuk memenuhi administrasi. Jangan sampai ada temuan pelanggaran, tetapi tidak segera ditindaklanjuti.
Keselamatan tidak boleh berhenti di atas kertas.
Persoalannya Ada pada Pengawasan
Menurut saya, pengawasan menjadi salah satu kunci utama.
Pengawasan harus benar-benar dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan negara dijalankan di lapangan.
Kita tidak boleh hanya memeriksa dokumen. Kita juga harus melihat kondisi sebenarnya.
Kalau misalnya sebuah operator atau perusahaan menyatakan bahwa seluruh prosedur keselamatan sudah dijalankan, maka harus ada mekanisme untuk memastikan kebenaran pernyataan tersebut.
Apakah peralatannya memang layak?
Apakah prosedurnya dijalankan?
Apakah petugasnya memiliki kompetensi?
Apakah pemeriksaan dilakukan secara rutin?
Apakah catatan keselamatannya benar?
Apakah setiap temuan sudah diperbaiki?
Semua itu harus menjadi bagian dari pengawasan.
Jangan sampai pengawasan baru dilakukan secara serius setelah terjadi kecelakaan.
Kalau kita bekerja seperti itu, artinya kita selalu bergerak setelah ada korban.
Padahal tujuan utama pengawasan adalah mencegah terjadinya korban.
Kita Harus Berani Memberikan Sanksi
Selain pengawasan, persoalan berikutnya adalah keberanian memberikan sanksi.
Sanksi sebenarnya sudah tersedia dalam berbagai aturan. Ada mekanisme pembekuan atau penghentian kegiatan, pencabutan izin sesuai ketentuan, kewajiban melakukan perbaikan, hingga proses hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
Jadi, jangan sampai kita mengatakan tidak bisa memberikan tindakan karena tidak ada aturan.
Aturannya ada. Pertanyaannya adalah apakah kita berani dan konsisten menerapkannya?
Menurut saya, kalau pelanggaran memang terbukti, maka tindakan harus diberikan sesuai tingkat pelanggarannya.
Sanksi bukan bertujuan semata-mata menghukum. Sanksi juga berfungsi memberikan efek pencegahan.
Pelaku usaha harus memahami bahwa keselamatan masyarakat bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Kalau standar keselamatan tidak dipenuhi, ada konsekuensi yang harus diterima.
Dengan begitu, semua pihak akan memiliki kesadaran bahwa menjalankan prosedur keselamatan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia.
Jangan Menunggu Sampai Ada Korban
Saya kira ini yang harus kita ubah bersama.
Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan baru kita bertanya apakah standar keselamatan sudah dipenuhi.
Jangan menunggu sampai ada korban baru kita memeriksa dokumen. Jangan menunggu sampai masyarakat meninggal dunia baru kita mencari siapa yang bertanggung jawab.
Pengawasan harus dilakukan sebelum persoalan terjadi. Kalau ditemukan potensi bahaya, segera diperbaiki.
Kalau ditemukan pelanggaran, segera diberikan tindakan sesuai aturan. Kalau ada izin yang tidak memenuhi ketentuan, harus ditinjau.
Kalau ada manajemen keselamatan yang tidak berjalan, harus segera diperbaiki. Kita harus membangun sistem yang bersifat preventif, bukan hanya reaktif.
Karena ketika sebuah kecelakaan sudah terjadi, kita tidak mungkin mengembalikan waktu.
Korban sudah ada.
Keluarga sudah kehilangan.
Dan penyesalan tidak akan mengembalikan nyawa seseorang.
Audit Manajemen Keselamatan Harus Serius
Saya juga mendorong agar audit manajemen keselamatan dilakukan secara serius.
Audit jangan hanya menjadi kegiatan formal untuk memenuhi persyaratan administrasi.
Audit harus benar-benar melihat apakah sistem keselamatan berjalan atau tidak.
Kita harus mengetahui bagaimana sebuah perusahaan atau operator mengelola risiko. Bagaimana mereka melakukan pemeriksaan. Bagaimana mereka merawat peralatan. Bagaimana mereka memastikan pekerja menjalankan prosedur. Bagaimana mereka menangani keadaan darurat.
Semua harus diperiksa secara objektif.
Kalau ada kelemahan, harus ada rekomendasi perbaikan.
Kalau ada pelanggaran serius, harus ada tindakan.
Dan setelah perbaikan dilakukan, harus ada pemeriksaan kembali.
Jangan sampai audit selesai, laporan dibuat, kemudian semuanya kembali seperti semula.
Audit harus menghasilkan perubahan nyata.
Pemalsuan Data Tidak Boleh Dianggap Sepele
Kita juga harus memberikan perhatian terhadap kemungkinan pemalsuan data, maladministrasi, manipulasi izin, atau bentuk pelanggaran administratif lainnya.
Kalau ada pihak yang sengaja memanipulasi data keselamatan untuk mendapatkan atau mempertahankan izin, maka persoalannya sangat serius.
Sebab data tersebut berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Bayangkan jika suatu sarana dinyatakan layak berdasarkan data yang ternyata tidak benar. Masyarakat kemudian menggunakan sarana tersebut dengan keyakinan bahwa semuanya sudah diperiksa dan dinyatakan aman.
Padahal di balik dokumen tersebut ada data yang dimanipulasi.
Kalau kemudian terjadi kecelakaan, masyarakat yang menjadi korban.
Karena itu, dugaan pemalsuan data atau manipulasi izin harus diperiksa secara serius.
Jika pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran hukum, maka prosesnya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Harus Diperiksa
Saya juga ingin menekankan bahwa ketika sebuah kecelakaan menyebabkan korban jiwa, kita harus melihat apakah terdapat unsur kelalaian.
Tentu kita tidak boleh langsung menuduh seseorang bersalah. Semua harus berdasarkan pemeriksaan dan proses hukum yang objektif.
Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata apabila terdapat indikasi bahwa kecelakaan tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelalaian atau pelanggaran prosedur.
Kalau memang ditemukan adanya kelalaian yang memenuhi unsur pidana, maka harus diproses.
Ini bukan soal mencari kambing hitam.
Ini soal keadilan.
Keluarga korban berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah kejadian tersebut murni sebuah kecelakaan atau ada persoalan yang seharusnya bisa dicegah.
Dan negara harus memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Satu Nyawa Terlalu Banyak
Saya selalu berpandangan bahwa satu nyawa terlalu banyak jika hilang karena kelalaian yang seharusnya dapat dicegah.
Jangan melihat korban hanya sebagai angka.
Satu orang yang meninggal memiliki keluarga.
Ada orang tua yang kehilangan anak.
Ada anak yang kehilangan orang tua.
Ada suami yang kehilangan istri.
Ada istri yang kehilangan suami.
Ada keluarga yang tiba-tiba harus menjalani kehidupan tanpa orang yang mereka cintai.
Karena itu, pembicaraan tentang keselamatan sebenarnya adalah pembicaraan tentang manusia.
Kita sedang membicarakan kehidupan.
Kita sedang membicarakan hak seseorang untuk pulang dengan selamat kepada keluarganya.
Itulah sebabnya saya menilai keselamatan harus menjadi prioritas utama.
Jangan Menukar Keselamatan dengan Kepentingan Ekonomi
Saya memahami bahwa kegiatan usaha memiliki dampak ekonomi.
Ada perusahaan yang mempekerjakan banyak orang. Ada sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Ada kegiatan transportasi yang harus tetap berjalan.
Tetapi kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan.
Ekonomi harus berjalan, tetapi keselamatan harus tetap menjadi dasar.
Kalau sebuah kegiatan usaha belum memenuhi standar keselamatan, maka yang harus diperbaiki adalah standar keselamatannya.
Jangan justru standarnya yang dilonggarkan.
Kita tidak boleh berpikir bahwa karena sebuah perusahaan memberikan kontribusi ekonomi, maka pelanggaran keselamatannya bisa ditoleransi.
Tidak boleh seperti itu.
Semua harus tunduk pada aturan.
DPR Akan Terus Mengingatkan
Sebagai DPR, kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan.
Kami akan terus mengingatkan pemerintah.
Kami akan menyampaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.
Kami akan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan.
Kami juga akan terus mendorong agar pengawasan diperkuat dan sanksi benar-benar diterapkan.
Tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa DPR bukan eksekutor kebijakan pemerintah.
Kewenangan eksekusi berada pada pemerintah atau lembaga eksekutif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Karena itu, apa yang kami lakukan adalah mendorong, mengawasi, mengingatkan, dan memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat tidak hilang begitu saja.
Setelah itu, pemerintah harus menjalankan kewenangannya.
Kalau ada pelanggaran, tindak.
Kalau ada izin yang bermasalah, evaluasi.
Kalau ada standar keselamatan yang tidak dipenuhi, berikan tindakan.
Kalau ada dugaan pidana, proses sesuai hukum.
Pemerintah Harus Berani Bertindak
Saya berharap pemerintah tidak ragu mengambil tindakan ketika memang ditemukan pelanggaran.
Kita tidak boleh takut memberikan sanksi jika sanksi tersebut memang diperlukan untuk melindungi masyarakat.
Pemerintah harus memiliki keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan keselamatan publik.
Tentu semua harus berdasarkan aturan dan pemeriksaan yang objektif.
Tetapi jangan sampai proses yang terlalu panjang justru membuat masyarakat terus berada dalam risiko.
Kita harus memperkuat sistem pengawasan dari hulu sampai hilir.
Mulai dari pemberian izin, pemeriksaan, pengawasan operasional, audit keselamatan, hingga evaluasi setelah terjadi insiden.
Semua mata rantai tersebut harus berjalan.
Keselamatan Harus Menjadi Budaya
Saya ingin keselamatan tidak lagi hanya dipahami sebagai aturan.
Keselamatan harus menjadi budaya.
Perusahaan harus memiliki budaya keselamatan.
Pekerja harus memiliki kesadaran keselamatan.
Pengawas harus memiliki integritas.
Pejabat yang memberikan izin harus memiliki tanggung jawab.
Dan masyarakat juga harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan laporan jika menemukan sesuatu yang berpotensi membahayakan.
Kalau budaya keselamatan sudah terbentuk, maka kita tidak akan menunggu kecelakaan untuk bertindak.
Kita akan bergerak sejak melihat potensi masalah.
Inilah yang harus kita bangun.
Pengawasan dan Sanksi Harus Optimal
Hari ini saya melihat bahwa pengawasan dan sanksi masih harus kita dorong agar lebih optimal.
Kita tidak boleh merasa sudah cukup hanya karena aturan sudah tersedia.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya regulasi.
Ukuran keberhasilan adalah apakah regulasi tersebut benar-benar mampu melindungi masyarakat.
Kalau aturan sudah ada tetapi kecelakaan yang sama terus terjadi, berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi.
Apakah pengawasannya?
Apakah pelaksanaannya?
Apakah koordinasinya?
Apakah sanksinya?
Atau mungkin tata kelolanya?
Semua harus diperiksa.
Jangan sampai kita sibuk membuat aturan baru sementara aturan yang lama belum dijalankan secara maksimal.
Jangan Terlalu Toleran terhadap Pelanggaran
Sekali lagi saya ingin menegaskan, kita jangan terlalu toleran.
Toleransi tidak boleh sampai mengorbankan keselamatan manusia.
Kalau pelanggaran kecil dibiarkan, bisa menjadi kebiasaan.
Kalau kebiasaan tersebut dibiarkan, bisa menjadi budaya.
Dan ketika budaya pelanggaran terbentuk, risiko terjadinya kecelakaan akan semakin besar.
Kita harus memutus rantai tersebut.
Caranya adalah dengan konsisten melakukan pengawasan dan tegas memberikan tindakan.
Tidak boleh pilih-pilih.
Tidak boleh melihat siapa yang melakukan pelanggaran.
Aturan harus berlaku bagi semua.
Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Pada akhirnya, tujuan kita sederhana: masyarakat harus bisa menjalani aktivitas dengan aman.
Orang yang naik kendaraan harus bisa sampai tujuan dengan selamat.
Orang yang menggunakan fasilitas publik harus merasa aman.
Pekerja harus bisa menjalankan tugas tanpa menghadapi risiko yang sebenarnya dapat dicegah.
Anak-anak harus bisa berangkat sekolah tanpa mempertaruhkan keselamatan.
Dan setiap keluarga harus memiliki keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.
Itulah makna negara hadir.
Bukan hanya membangun infrastruktur atau membuat kebijakan, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kita Harus Belajar dari Setiap Tragedi
Setiap kecelakaan harus menjadi pelajaran.
Jangan sampai setelah sebuah tragedi terjadi, kita hanya melakukan rapat, menyampaikan belasungkawa, kemudian beberapa waktu kemudian persoalan tersebut dilupakan.
Kita harus memastikan ada perubahan setelah sebuah tragedi.
Kalau ditemukan kelemahan sistem, perbaiki.
Kalau ada aturan yang tidak efektif, evaluasi.
Kalau pengawasan tidak berjalan, perkuat.
Kalau ada pelanggaran, berikan sanksi.
Kalau ada unsur pidana, proses.
Dengan begitu, korban yang sudah jatuh tidak menjadi sia-sia. Setidaknya tragedi tersebut menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.
Penutup: Jangan Tunggu Nyawa Rakyat Melayang
Saya kira pesan yang paling penting adalah jangan menunggu sampai ada korban untuk kemudian kita bergerak.
Aturan sudah ada.
Sanksi juga sudah ada.
Yang harus kita perkuat adalah konsistensi pengawasan dan keberanian dalam menegakkan aturan.
Kita harus memastikan audit keselamatan dilakukan dengan benar. Kita harus memeriksa setiap dugaan pemalsuan data, maladministrasi, manipulasi izin, maupun pelanggaran lainnya. Kalau ditemukan kelalaian yang memenuhi unsur pidana, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Saya menyadari bahwa sampai hari ini upaya kita menjaga keselamatan rakyat belum optimal. Karena itu, pekerjaan ini harus terus kita dorong.
DPR akan terus mengingatkan.
DPR akan terus melakukan pengawasan.
Tetapi pelaksanaan dan eksekusi kebijakan berada pada pemerintah sesuai kewenangannya.
Karena itu, saya berharap pemerintah semakin berani dan konsisten dalam menjalankan pengawasan serta memberikan sanksi.
Jangan sampai kita terlalu toleran terhadap pelanggaran yang mempertaruhkan nyawa manusia.
Satu nyawa terlalu banyak. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Kita ingin Indonesia menjadi negara yang tidak hanya memiliki aturan yang lengkap, tetapi juga mampu menegakkan aturan tersebut secara konsisten.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa negara akan melindungi mereka.
Masyarakat membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar hadir ketika keselamatan mereka dipertaruhkan. (*)
* Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Dapil Provinsi Jambi
