Muaro Jambi, Jambiseru.com — Pemerintah Kabupaten Muara Jambi resmi mengambil keputusan tegas terkait permasalahan aktivitas sebuah CV di Desa Penyengat Olak. Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi tingkat kabupaten yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Balai Wilayah Sungai pihak kepolisian yang diwakili Kapolres, serta pemerintah kecamatan. Kehadiran lintas instansi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Muara Jambi dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di desa tersebut.
Hasil rapat memutuskan secara tegas untuk menghentikan dan menutup seluruh aktivitas CV yang menjadi pokok permasalahan di Desa Penyengat Olak. Keputusan ini bersifat resmi dan didukung oleh dokumen tertulis yang dibawa langsung oleh perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Dengan adanya dokumen resmi tersebut, keputusan penutupan memiliki kekuatan hukum dan bukan sekadar kesepakatan lisan. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi menegaskan bahwa langkah ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi yang telah melalui pertimbangan menyeluruh.
Pemerintah Minta Warga Menindaklanjuti
Pihak pemerintah meminta warga untuk segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Selain itu, warga juga diminta menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing agar tidak lagi terjadi konflik atau permasalahan di lapangan pasca-penutupan.
Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi titik akhir dari persoalan yang selama ini terjadi, sekaligus memastikan situasi di Desa Penyengat Olak tetap aman dan tertib.
Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan final berupa penghentian operasional CV secara resmi. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi telah menyepakati penutupan ini berdasarkan hasil koordinasi lintas instansi, dan meminta warga untuk mematuhi serta mengawal keputusan tersebut agar situasi di lapangan tetap aman dan tertib.
Dengan keputusan ini, diharapkan tercipta stabilitas di tingkat desa serta terjalin kembali hubungan yang harmonis antara warga, pemerintah, dan seluruh pihak terkait. (*)
