Jambiseru.com – Tuntutan warga akhirnya mendapat jawaban. Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menegaskan kegiatan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), ditutup menyusul aksi protes puluhan warga yang memuncak pada Senin (26/10/2026) pagi.
Di tengah gelombang protes masyarakat yang menuntut penghentian aktivitas stockpile, BBS menyatakan keputusan penutupan diambil setelah mempertimbangkan aspek regulasi hingga aspirasi warga yang selama ini merasa terdampak.
“Melihat baik dari sisi regulasi maupun aspirasi semua, intinya pada saat ini ada beberapa poin yang menurut kami kurang pas, baik itu perizinan dan lain sebagainya. Maka hari ini kita sudah sepakat bahwa kegiatan stockpile untuk Penyengat Olak kita tutup,” kata BBS, Senin (26/10/2026) sore.
Pernyataan BBS semakin menyita perhatian ketika dirinya ditanya apakah penutupan tersebut bersifat permanen atau hanya sementara. Dengan singkat, Bupati langsung memberikan jawaban yang menegaskan sikap pemerintah daerah.
“Pokoknya kita tutup,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi protes di depan lokasi stockpile. Bahkan, massa sempat menutup sementara akses Jalan Lintas Timur sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas penambangan dan pengangkutan pasir yang dinilai merugikan masyarakat.
Warga mengeluhkan debu dan polusi dari lalu lalang truk pengangkut pasir, hingga getaran kendaraan berat yang dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi rumah mereka. Tak hanya itu, aktivitas tersebut juga dinilai mengancam kelestarian lingkungan serta keselamatan anak-anak di lingkungan permukiman.
Dalam selebaran yang dibagikan kepada pengguna jalan, warga mengungkapkan kekecewaan karena merasa aspirasi mereka selama ini tidak mendapatkan respons yang memadai.
“Protes kami secara damai selama ini tidak pernah didengar oleh perusahaan dan pemerintah,” demikian bunyi pernyataan warga.
Kedatangan BBS ke lokasi aksi sebelumnya belum langsung meredakan ketegangan. Warga tetap bertahan dan mendesak agar tuntutan penutupan stockpile tidak sekadar menjadi bahan pembicaraan dalam forum pertemuan.
Salah seorang warga, Eri, bahkan menyebut Bupati belum bersedia menandatangani tuntutan tertulis yang diajukan masyarakat saat itu.
Menurutnya, masyarakat menginginkan kepastian sikap pemerintah daerah atas persoalan yang telah lama meresahkan warga.
“Kita minta stockpile ini ditutup. Kalau tidak ditutup, kami terus berada di sini,” tegasnya.(esa)
