Oleh : Edi Purwanto *
Saya memahami betul bagaimana rasanya ketika masyarakat mulai mengeluhkan harga tiket pesawat yang terus bergerak naik. Keluhan itu bukan sekadar soal perjalanan liburan yang menjadi mahal. Di banyak daerah, terutama wilayah yang akses transportasinya terbatas, pesawat bukan lagi pilihan mewah. Ia sudah menjadi kebutuhan. Karena itu, ketika muncul wacana penerapan fuel surcharge di tengah kondisi saat ini, saya merasa pemerintah perlu benar-benar berhati-hati.
Kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa industri penerbangan sedang menghadapi tekanan besar. Harga avtur mengalami kenaikan, situasi global juga belum sepenuhnya stabil, dan operasional maskapai memang tidak mudah. Saya memahami itu. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak kalah berat. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, sementara daya beli belum sepenuhnya pulih.
Di titik inilah pemerintah harus hadir dengan keberpihakan yang jelas.
Saya tidak ingin semua kenaikan biaya operasional maskapai kemudian langsung dibebankan kepada penumpang. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling mudah diminta menanggung seluruh tekanan industri. Kalau setiap persoalan biaya akhirnya diterjemahkan menjadi tambahan tarif, lalu di mana letak perlindungan negara terhadap rakyatnya?
Kita harus jujur melihat kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat yang menggunakan pesawat bukan karena gaya hidup, tetapi karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, urusan kesehatan, hingga kebutuhan ekonomi keluarga. Ada mahasiswa yang harus pulang kampung, ada pedagang yang bergantung pada mobilitas cepat, ada pasien yang membutuhkan akses layanan kesehatan di kota besar. Mereka semua akan terdampak jika harga tiket terus melonjak.
Saya sering berpikir, kadang kebijakan dibuat terlalu fokus pada angka dan kalkulasi bisnis, tetapi lupa menghitung beban psikologis masyarakat kecil. Padahal ketika tiket pesawat mahal, efeknya tidak berhenti di bandara saja. Aktivitas ekonomi ikut melambat. Perdagangan antardaerah terganggu. Pariwisata bisa ikut terpukul. Bahkan hubungan sosial keluarga juga bisa terdampak karena biaya perjalanan yang makin sulit dijangkau.
Karena itu saya menilai pengawasan pemerintah terhadap tarif penerbangan harus diperkuat. Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika masyarakat mulai kesulitan mengakses transportasi udara. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan tetap memiliki sensitivitas sosial. Industri penerbangan memang harus dijaga keberlangsungannya, tetapi kepentingan publik juga tidak boleh dikorbankan.
Saya percaya solusi jangka panjang sebenarnya tetap bisa dicari. Efisiensi sektor penerbangan nasional harus diperkuat. Pemerintah dapat membuka ruang evaluasi terhadap rantai distribusi avtur, kebijakan operasional bandara, hingga skema insentif tertentu agar maskapai tidak sepenuhnya bergantung pada kenaikan tarif. Ini memang bukan pekerjaan mudah, tetapi harus mulai dipikirkan secara serius.
Jangan sampai setiap kali terjadi tekanan global, masyarakat selalu menjadi lapisan pertama yang menerima dampaknya. Negara harus memiliki strategi yang lebih kuat untuk melindungi daya beli rakyat. Sebab kalau masyarakat terus dibebani, maka perlahan kemampuan ekonomi mereka juga akan melemah.
Saya juga melihat persoalan ini sangat penting bagi daerah-daerah seperti di luar Pulau Jawa yang masih sangat bergantung pada konektivitas udara. Banyak wilayah yang belum memiliki akses transportasi darat atau laut yang memadai. Dalam kondisi seperti itu, pesawat bukan sekadar alat perjalanan, tetapi bagian dari urat nadi pembangunan daerah.
Kalau tiket semakin mahal, maka kesenjangan akses bisa semakin lebar. Mobilitas masyarakat akan terganggu, distribusi ekonomi melambat, dan akhirnya pembangunan daerah juga ikut terkena dampaknya. Ini yang menurut saya harus dipikirkan lebih dalam oleh pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan tambahan biaya yang memberatkan masyarakat.
Saya percaya industri penerbangan nasional memang perlu dijaga agar tetap sehat. Maskapai juga membutuhkan ruang untuk bertahan di tengah tantangan global. Tetapi menjaga industri tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan masyarakat sebagai konsumen utama. Harus ada keseimbangan yang adil.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya diukur dari bertahannya industri, tetapi juga dari seberapa jauh rakyat masih mampu hidup dengan tenang tanpa terus dibebani kenaikan biaya di berbagai sektor.
Saya berharap pemerintah bisa mengambil langkah yang bijak, terukur, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sebab transportasi udara yang terjangkau bukan hanya soal perjalanan, tetapi juga soal akses, kesempatan, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)
* Edi Purwanto, Anggota DPR RI dapil Provinsi Jambi
