Oleh : Edi Purwanto *
Kadang saya berpikir, yang paling berat dari sebuah bencana bukan hanya saat air datang menghantam rumah dan jalan masyarakat. Yang paling berat justru ketika setelah semuanya berlalu, masyarakat harus hidup dengan akses yang terputus, ekonomi yang lumpuh, dan perjalanan yang menjadi penuh risiko. Itulah yang saya rasakan ketika mendengar dan melihat langsung kondisi tujuh jembatan yang rusak akibat banjir bandang di wilayah Sarolangun dan Merangin.
Karena itu, ketika bertemu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo di Muaro Bungo, saya merasa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya harus menyampaikan langsung apa yang sedang dirasakan masyarakat Jambi hari ini. Bukan sekadar laporan administratif, tetapi suara warga yang setiap hari harus memutar jalan lebih jauh, suara petani yang kesulitan membawa hasil kebun, dan suara anak-anak sekolah yang harus melewati jalur darurat demi sampai ke tempat belajar mereka.
Bagi sebagian orang, jembatan mungkin hanya beton dan rangka baja. Tapi bagi masyarakat desa, jembatan adalah urat nadi kehidupan. Ketika jembatan putus, yang terputus bukan hanya jalan. Aktivitas ekonomi ikut tersendat. Harga kebutuhan pokok bisa naik. Distribusi hasil pertanian terganggu. Mobilitas layanan kesehatan ikut melambat. Bahkan hubungan sosial masyarakat pun ikut terdampak.
Saya selalu percaya bahwa pembangunan infrastruktur bukan tentang proyek semata. Infrastruktur adalah soal keadilan. Daerah-daerah yang jauh dari pusat kota juga berhak memiliki akses yang layak dan aman. Jangan sampai masyarakat di pelosok merasa bahwa mereka hanya diingat ketika musim politik tiba, tetapi dilupakan ketika membutuhkan bantuan nyata.
Dalam pertemuan itu, saya menyampaikan bahwa penanganan tujuh jembatan rusak akibat banjir bandang harus menjadi prioritas. Syukur alhamdulillah, respons yang diberikan cukup positif. Ada harapan bahwa pembangunan bisa mulai dikerjakan tahun ini atau paling lambat tahun depan.
Namun bagi saya, perjuangan tidak berhenti pada penyampaian usulan. Justru setelah itu pengawalan harus lebih serius. Saya tidak ingin masyarakat hanya diberi harapan tanpa kepastian. Kita sudah terlalu sering melihat berbagai usulan daerah berjalan lambat karena tersendat birokrasi atau kalah prioritas dengan wilayah lain.
Padahal Jambi juga punya hak yang sama untuk diperhatikan. Kita bukan daerah pinggiran yang boleh dibiarkan berjalan sendiri menghadapi kerusakan infrastruktur akibat bencana. Negara harus hadir. Pemerintah pusat harus hadir. Dan kami di DPR RI wajib memastikan suara daerah benar-benar sampai ke meja pengambilan keputusan.
Selain persoalan jembatan, saya juga kembali menegaskan pentingnya perbaikan jalan di kawasan Padang Lamo dan Kuamang Kuning. Wilayah ini memiliki peran penting dalam konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang rusak bukan hanya menghambat kendaraan, tetapi juga menghambat pertumbuhan daerah.
Saya sering mendengar keluhan masyarakat tentang perjalanan yang memakan waktu panjang karena kondisi jalan yang tidak layak. Sopir angkutan mengeluh biaya operasional meningkat. Petani mengeluh hasil panen terlambat sampai pasar. Bahkan investor pun akan berpikir ulang masuk ke daerah jika akses jalannya buruk. Artinya, persoalan infrastruktur selalu berdampak luas.
Kadang kita terlalu fokus membangun sesuatu yang terlihat megah, tetapi lupa bahwa masyarakat lebih membutuhkan jalan yang mulus dan jembatan yang aman untuk dilalui setiap hari. Pembangunan yang baik bukan yang paling ramai dipublikasikan, melainkan yang paling dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Saya juga memahami bahwa pemerintah memiliki banyak keterbatasan anggaran dan prioritas nasional yang harus dibagi ke berbagai daerah. Tetapi justru di situlah pentingnya komunikasi dan perjuangan politik. Wakil rakyat harus aktif mengetuk pintu kementerian, menyampaikan kondisi nyata di lapangan, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Bagi saya pribadi, jabatan bukan hanya soal posisi. Jabatan adalah tanggung jawab moral. Ketika masyarakat memberi amanah, maka sudah seharusnya amanah itu digunakan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Bukan sekadar hadir di acara seremonial, tetapi benar-benar hadir saat masyarakat membutuhkan solusi.
Saya percaya masyarakat Jambi hari ini semakin kritis. Mereka bisa menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai berbicara. Karena itu saya selalu berusaha agar setiap langkah perjuangan memiliki dampak nyata, sekecil apa pun hasilnya.
Persoalan infrastruktur di Jambi memang belum selesai. Masih banyak jalan yang perlu diperbaiki, jembatan yang perlu dibangun, dan konektivitas yang harus diperkuat. Tetapi saya yakin, selama ada kemauan untuk memperjuangkan dan ada keberpihakan kepada rakyat, maka perlahan persoalan itu bisa kita benahi bersama.
Cakap Ketua Edi kali ini bukan hanya tentang tujuh jembatan yang rusak akibat banjir bandang. Ini tentang bagaimana negara harus tetap hadir di tengah kesulitan masyarakat. Karena rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin bisa melewati jalan dengan aman, membawa hasil usaha mereka dengan tenang, dan menjalani hidup tanpa rasa khawatir setiap kali musim hujan datang lagi.(*)
* Edi Purwanto, Anggota DPR RI dapil Provinsi Jambi yang juga Ketua DPD PDi Perjuangan Jambi
