JAMBI, Jambiseru.com – Insiden tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) menuai sorotan keras.
Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyebut peristiwa ini sebagai salah satu catatan kelam dalam sejarah perkeretaapian nasional.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan menyampaikan, duka cita mendalam atas kejadian yang berlangsung sekitar pukul 20.50 WIB tersebut. Namun di balik itu, ia menekankan perlunya langkah tegas dan menyeluruh dari pemerintah.
PUKIS secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem perkeretaapian nasional. Tidak hanya itu, mereka juga mendorong perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, hingga PT Kereta Commuter Indonesia sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Menurut PUKIS, kecelakaan ini tidak berdiri sendiri. Insiden awal diduga bermula dari tabrakan antara KRL Commuter Line dan sebuah taksi di perlintasan sebidang dekat stasiun. Gangguan tersebut diyakini memicu rangkaian kejadian lanjutan hingga terjadi tabrakan fatal dengan KA Argo Bromo Anggrek.
“Dua insiden dalam satu lintasan dan waktu berdekatan mengindikasikan adanya korelasi kuat. Sistem gagal melakukan containment sehingga terjadi efek domino,” kata Gibran lewat rilis pers yang dikirim melalui email Jambiseru.com.
Faktor penyebabnya diduga kompleks mulai dari masalah teknis seperti persinyalan, hingga kemungkinan human error. Kepastian penyebab masih menunggu investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
PUKIS juga menyoroti lemahnya manajemen kedaruratan di lapangan. Pada saat-saat awal yang krusial, lokasi kejadian disebut belum langsung disterilkan. Kerumunan warga bahkan sempat memadati area, sementara sejumlah individu melakukan siaran langsung di media sosial.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses evakuasi dan membahayakan korban maupun petugas.
Meski demikian, PUKIS tetap mengapresiasi kerja para penanggap pertama dan tim penyelamat yang berupaya menangani situasi di tengah keterbatasan.
PUKIS turut menyinggung dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap melemahkan kinerja lembaga seperti KNKT dan Basarnas, yang berperan penting dalam keselamatan transportasi.
Mereka menegaskan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata, tetapi harus menelusuri kemungkinan kelalaian regulator, operator, hingga pihak eksternal yang terlibat.
Sebagai langkah pencegahan, PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur double-double track untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh. Selain itu, modernisasi sistem persinyalan dan penanganan perlintasan sebidang dinilai menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Di sisi lain, PUKIS juga mengkritik kehadiran Raffi Ahmad di lokasi kejadian. Kehadirannya dinilai tidak relevan dengan penanganan insiden dan justru mencerminkan buruknya koordinasi dalam struktur pemerintahan.
“Hal ini menunjukkan kekacauan organisasi dan berpotensi mengganggu proses evakuasi,” tegas Gibran.(uda)
