Oleh: Edi Purwanto *
Saya ingin memulai catatan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, tapi sering kali kita hindari jawabannya: sejauh mana negara benar-benar hadir di jalan-jalan kecil yang dilalui rakyatnya setiap hari?
Bukan jalan tol megah yang sering kita banggakan di layar televisi. Bukan pula ruas panjang yang dilaporkan mulus dalam presentasi berlembar-lembar. Saya bicara tentang jalan desa, jalan dusun, jalan tanah yang setiap hari dilewati petani, ibu-ibu, anak sekolah, dan dalam kondisi tertentu… jenazah yang harus digotong berkilometer karena kendaraan tak mampu masuk.
Pertanyaan itu kembali menggelitik benak saya saat rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Rapat yang semestinya teknis, namun bagi saya tak bisa dilepaskan dari realitas kemanusiaan yang kerap luput dari angka dan grafik.
Saya sampaikan dengan lugas: kita butuh pemetaan kondisi jalan yang benar-benar riil, jujur, dan menyeluruh. Dari jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke jalan desa dan dusun. Jangan lagi berbasis asumsi. Jangan lagi sekadar laporan administratif yang rapi di atas kertas, tapi rapuh ketika diuji di lapangan.
Selama ini, kita sering terjebak pada narasi besar pembangunan infrastruktur. Angka panjang jalan bertambah, persentase kemantapan meningkat, anggaran terserap. Namun di sisi lain, saya masih mendengar, melihat, bahkan merasakan sendiri keluhan masyarakat di daerah terpencil yang akses jalannya nyaris tak tersentuh.
Saya mohon maaf harus berkata apa adanya. Di banyak daerah di Indonesia, masyarakat masih harus menggotong jenazah berkilo-kilo meter karena kendaraan tidak bisa masuk. Ini bukan cerita satu dua wilayah. Ini realitas yang saya yakini dialami di banyak pelosok negeri, dari barat hingga timur.
Di titik inilah saya merasa kita perlu berhenti sejenak dan bercermin. Apakah pembangunan jalan yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan dasar rakyat? Ataukah kita terlalu sibuk mengejar indikator, sementara denyut kehidupan di desa-desa tertinggal dari perhatian?
Karena itu, saya mendorong agar Kementerian PU tidak berjalan sendiri. Koordinasi menyeluruh dengan Dinas PU provinsi hingga kabupaten/kota mutlak diperlukan. Tanpa sinergi data, kita hanya akan berputar-putar pada angka yang tak saling terhubung. Jalan nasional mungkin tercatat baik, tapi jalan kabupaten rusak parah. Jalan provinsi tampak mulus, namun jalan desa terputus saat hujan turun.
Momentum sekarang ini, menurut saya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita harus berani jujur pada diri sendiri dan pada rakyat. Berapa sebenarnya panjang jalan kita yang layak? Berapa yang tidak layak? Berapa yang hanya layak di laporan, tapi tidak di kenyataan?
Saya juga menekankan pentingnya hasil pemetaan ini tidak berhenti di meja kementerian. Laporkan langsung kepada Presiden, lengkap dengan kebutuhan anggaran yang realistis. Jangan ditutup-tutupi. Jangan dipoles agar terlihat ringan. Kalau memang untuk menuntaskan persoalan jalan di Indonesia dibutuhkan anggaran hingga ribuan triliun rupiah, sampaikan apa adanya.
Bagi saya, kejujuran adalah fondasi kebijakan yang berpihak. Presiden membutuhkan data riil untuk mengambil keputusan besar. Tanpa peta jalan yang jelas, kita hanya akan terus tambal sulam, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalah dari akarnya.
Yang juga saya tekankan adalah soal prioritas. Jalan desa dan dusun harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Bukan pelengkap, bukan sisa anggaran. Dari sanalah ekonomi rakyat bergerak, akses pendidikan terbuka, layanan kesehatan menjangkau warga, dan martabat manusia dijaga.
Saya paham, membangun jalan hingga ke dusun bukan perkara mudah. Medan berat, anggaran terbatas, dan wilayah Indonesia sangat luas. Tapi justru di situlah tugas negara diuji. Hadir ketika sulit, bukan hanya ketika mudah dan menguntungkan secara politik.
Dalam banyak kesempatan, saya selalu percaya bahwa infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah soal keadilan. Jalan yang layak adalah hak dasar warga negara. Tanpa jalan, warga terisolasi. Tanpa akses, ketimpangan makin menganga.
Sebagai wakil rakyat, khususnya dari daerah, saya merasa punya kewajiban moral untuk terus menyuarakan ini. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Bahwa di balik setiap kilometer jalan yang rusak, ada cerita manusia yang tertahan langkahnya.
Saya berharap Kementerian PU menangkap pesan ini sebagai ajakan untuk berbenah bersama. Kita tidak kekurangan niat baik. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk jujur, kesediaan untuk mendengar, dan kemauan untuk memprioritaskan yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, saya selalu kembali pada satu keyakinan sederhana: negara yang kuat bukan diukur dari megahnya jalan tol, tapi dari seberapa mudah rakyat di dusun terpencil bisa pulang ke rumahnya dengan aman dan bermartabat.
Itulah cakap saya hari ini. Sebuah pengingat, bahwa pembangunan sejati dimulai dari jalan kecil yang sering luput kita lihat, namun sangat menentukan arah kehidupan jutaan rakyat Indonesia.(***)
* Edi Purwanto, Anggota DPR RI dapil Jambi
