Jambiseru.com – Forum Warga Tolak Zona Merah Pertamina Jambi tak tinggal diam atas pemblokiran sertifikat hak milik warga yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas permintaan Pertamina.
Setelah berbagai aksi dilakukan di daerah, perjuangan kini dibawa langsung ke pusat kekuasaan Jakarta.
Langkah serius itu ditandai dengan diutusnya dua aktivis, Derry Anandia dan Adji Pangestu, sebagai ujung tombak advokasi Forum Warga di tingkat nasional.
Ketua Divisi Advokasi Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi, Suhatman Pisang,menyebut, pengutusan dua aktivis tersebut sebagai strategi awal untuk membuka jalan perlawanan hukum dan politik atas kebijakan penetapan zona merah yang dinilai merugikan warga.
“Derry dan Adji diutus untuk membuka jalur lobi di Jakarta. Mereka akan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada pihak-pihak terkait terkait penetapan zona merah yang berujung pada pemblokiran sertifikat hak milik warga,” kata Suhatman.
Menurut Suhatman, kebijakan zona merah yang ditetapkan tanpa melibatkan warga telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mematikan hak dasar masyarakat atas tanah mereka sendiri.
Ia juga menegaskan, langkah ini merupakan tahap awal sebelum gelombang warga menyusul ke Jakarta untuk melakukan aksi langsung, mendatangi kementerian terkait hingga Istana Negara.
“Ini bukan perjuangan simbolik. Ini soal hak milik warga yang dirampas secara administratif,” katanya.
Hal senada disampaikan Derry Anandia, salah satu perwakilan yang diutus. Ia menegaskan, strategi Forum Warga disusun agar perjuangan tidak sporadis, namun terarah dan tepat sasaran.
“Kita tidak datang asal datang. Kita buka jalur, kita bangun komunikasi, supaya saat warga datang, perjuangan sudah punya pijakan kuat,” ujar Derry.
Sementara itu, Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Pertamina Jambi, M Makim menegaskan, akar persoalan berada di tingkat pusat, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan di Jakarta.
“Masalah ini kuncinya ada di Jakarta. Karena itu, kami akan datang ke Jakarta untuk menuntaskan persoalan ini,” tegasnya.
Forum Warga menilai, selama sertifikat warga masih diblokir, perjuangan belum akan berhenti. (uda)
