Oleh: Edi Purwanto
Jambiseru.com – Saya membaca dan mengikuti dinamika tentang Jalan Padang Lamo ini dengan perasaan yang tidak bisa sepenuhnya tenang. Ketika berbicara tentang Cakap Ketua Edi: Jalan Padang Lamo, antara janji percepatan dan harapan masyarakat, ini bukan lagi soal proyek biasa. Ini tentang urat nadi kehidupan masyarakat yang selama ini terhambat oleh kondisi jalan yang rusak dan tak kunjung tuntas.
Kita tahu, Jalan Padang Lamo bukan sekadar akses penghubung. Ia adalah jalur ekonomi, jalur pendidikan, bahkan jalur harapan bagi masyarakat desa. Ketika jalan ini rusak lebih dari 100 kilometer, dampaknya bukan hanya pada kendaraan yang melintas, tetapi pada seluruh aktivitas masyarakat. Distribusi hasil kebun terhambat, mobilitas terganggu, bahkan akses terhadap layanan dasar ikut terdampak.
Saya melihat ada keseriusan yang ditunjukkan dalam dorongan percepatan ini. Tekanan waktu menjadi nyata. Sudah mendekati bulan Mei, dan semua pihak diminta untuk segera menyelesaikan administrasi agar anggaran pusat bisa segera turun dan pekerjaan fisik dimulai. Ini bukan lagi soal rencana, tapi soal eksekusi.
Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa persoalan infrastruktur di daerah sering kali tidak sesederhana yang dibayangkan. Ada proses panjang yang harus dilalui—sinkronisasi data, kelengkapan dokumen, hingga koordinasi lintas pemerintahan. Bahkan dalam kasus ini, pemerintah daerah disebut sudah menyiapkan dokumen teknis dan tinggal menunggu sistem pusat dibuka untuk proses final.
Di titik ini, saya mulai bertanya dalam hati… apakah sistem kita sudah cukup siap untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak? Ataukah kita masih terjebak dalam prosedur yang panjang, sementara masyarakat terus menunggu dalam ketidakpastian?
Di tengah perjalanan ini, tentang Jalan Padang Lamo yang dikejar waktu ini menjadi cerminan bagaimana kebijakan publik sering berhadapan langsung dengan realitas di lapangan. Di satu sisi ada komitmen kuat untuk mempercepat, di sisi lain ada batasan anggaran, regulasi, dan mekanisme birokrasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kita juga melihat adanya upaya untuk mendorong pembiayaan melalui skema nasional seperti APBN atau Inpres Jalan Daerah. Ini langkah yang tepat, mengingat keterbatasan APBD daerah yang tidak mampu menanggung beban perbaikan secara keseluruhan. Bahkan kebutuhan anggaran perbaikan jalan ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Tetapi di sinilah pentingnya konsistensi dan kesatuan suara. Ketika muncul perbedaan pandangan atau informasi di tingkat pusat, masyarakat justru menjadi bingung. Mereka tidak butuh perdebatan… mereka butuh kepastian. Mereka ingin tahu, kapan jalan ini benar-benar diperbaiki, bukan sekadar dibahas.
Saya percaya, masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin akses yang layak, jalan yang bisa dilalui tanpa rasa khawatir, dan kepastian bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka. Jalan Padang Lamo ini menjadi simbol—simbol bagaimana negara menjawab kebutuhan dasar warganya.
Kita tidak bisa terus menerus menunda dengan alasan prosedur. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan tanpa kesiapan yang matang. Di sinilah keseimbangan harus ditemukan. Antara kecepatan dan ketepatan, antara dorongan politik dan kesiapan teknis.
Sebagai bagian dari refleksi ini, saya melihat bahwa kehadiran dan dorongan dari legislatif menjadi penting. Bukan untuk sekadar menekan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bahwa anggaran tidak hanya disusun, tetapi benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya.
Di ujung semua ini, saya ingin kembali pada satu hal sederhana… jalan. Ya, jalan yang setiap hari dilalui masyarakat. Jalan yang mungkin terlihat biasa, tapi menyimpan begitu banyak cerita dan harapan. Jalan yang jika rusak, bisa melumpuhkan kehidupan banyak orang.
Dan pada akhirnya, Jalan Padang Lamo, antara janji percepatan dan harapan masyarakat ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi tentang kehadiran negara yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Sebab bagi masyarakat, jalan yang baik bukan sekadar infrastruktur… tapi jalan menuju kehidupan yang lebih layak.(*)
* Edi Purwanto, Anggota DPR RI dapil Jambi
