Oleh: Martayadi Tajuddin
Pengamat Kebijakan Publik dan Digital
Peristiwa pembobolan dana nasabah Bank 9 Jambi senilai Rp144,82 miliar pada 22 Februari 2026 adalah tamparan paling keras dalam sejarah perbankan daerah kita. Ia menguji bukan hanya sistem, tetapi juga nyali manajemen, kepercayaan publik, dan marwah bank milik rakyat Jambi. Namun justru di titik terendah inilah kita melihat peluang paling besar. Krisis ini bisa dan sedang menjadi momentum kebangkitan Bank 9 Jambi untuk lahir sebagai bank daerah yang paling transparan, paling akuntabel, dan paling dipercaya di Indonesia.
Penangkapan 3 tersangka oleh Subdit V Siber Polda Jambi pada Juli 2026 adalah bukti bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam. Apresiasi untuk aparat. Tapi pekerjaan rumah terbesar kini ada di pundak Bank 9 Jambi. Dan kabar baiknya, langkah itu sudah mulai diambil.
Dalam beberapa pekan terakhir, manajemen Bank 9 Jambi bergerak cepat. Audit forensik total telah dimulai, sistem keamanan IT dibenahi dan diperkuat, serta layanan kepada nasabah dipastikan tetap berjalan normal. Ini sinyal penting. Bank tidak bersembunyi. Bank memilih maju, membenahi diri, dan menghadapi publik secara terbuka.
Tapi kita semua tahu, di era digital ini uang bisa dipindah dalam hitungan detik, sementara kepercayaan butuh tahunan untuk dibangun. Karena itu perbaikan internal saja tidak cukup. Publik hari ini tidak butuh janji. Publik butuh data dan keterbukaan. Di sinilah Bank 9 Jambi bisa membuat sejarah. Menjadi bank daerah pertama yang berani membuka “dashboard keterbukaan” secara berkala. Menampilkan progres pemulihan dana, langkah penyitaan aset bersama Polda dan PPATK, hasil audit eksternal, hingga perubahan SOP. Keterbukaan seperti ini memang berisiko. Tapi diam dan tertutup risikonya jauh lebih besar: lahirnya rumor, kepanikan, dan hilangnya kepercayaan.
Kita juga harus jujur bahwa kasus ini bukan sekadar soal peretasan. Dari rilis Polda terungkap ada keterlibatan orang dalam dan perekrutan puluhan orang untuk membuka rekening penampung. Ini soal tata kelola, soal budaya kepatuhan, dan soal pengawasan. Karena itu langkah Bank 9 Jambi untuk melakukan bedah total dari hulu ke hilir adalah langkah yang tepat. Mengganti firewall tanpa mengganti mindset adalah bunuh diri. Maka rekrutmen SDM yang kompeten di bidang keamanan siber, pelatihan anti-fraud masif, dan penguatan peran komisaris independen harus menjadi prioritas. Dan kabarnya, sebagian dari ini sudah mulai dijalankan oleh manajemen baru.
Selama ini Bank Pembangunan Daerah sering distigma “lambat” dan “konvensional”. Kasus Rp144 miliar ini harus mematahkan stigma itu. Bank 9 Jambi punya panggung untuk membuktikan bahwa bank daerah bisa menjadi yang terdepan. Terdepan dalam digitalisasi, terdepan dalam transparansi, dan terdepan dalam melindungi nasabah. Bayangkan jika Bank 9 Jambi berkolaborasi dengan OJK, BSSN, dan kampus di Jambi untuk membangun sistem deteksi anomali berbasis AI. Bayangkan jika edukasi anti-scam digencarkan lewat TikTok dan WhatsApp dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Itu bukan mimpi. Itu bisa dimulai sekarang, dan tanda-tandanya sudah terlihat.
Dipahami kekecewaan masyarakat. Uang itu keringat. Tapi mari kita adil. Bank 9 Jambi juga korban dari kejahatan siber terorganisir lintas negara yang bahkan bank-bank besar dunia pernah alami. Yang membedakan adalah bagaimana kita bangkit setelahnya.
Kini semua mata tertuju ke manajemen dan pemegang saham Bank 9 Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi. Apakah akan kembali ke cara lama yang tertutup? Atau akan mengambil langkah berani: membuka diri, mengajak publik mengawasi, dan keluar sebagai bank yang paling bersih.
Rp144,82 miliar memang hilang. Itu fakta yang pahit. Tapi jika dari uang itu lahir Bank 9 Jambi yang baru, bank yang berani diawasi publik karena tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, maka kerugian itu akan menjadi investasi paling mahal sekaligus paling berharga bagi masa depan Jambi.
Karena pada akhirnya, kepercayaan tidak dibeli. Kepercayaan diusahakan. Dan usaha itu, syukurlah, sudah dimulai hari ini (*)
