Jambi Seru – Kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ada aparat senior yang menjadi bekung tambang ilegal. Pernyataannya tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas yang digelar Komisi III DPR RI.
Pernyataan tersebut langsung disambut oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan. Menurutnya, perkataan Mahmud MD tentang adanya aparat yang jadi beking tambang ilegal ini harus ditindaklanjuti secara serius. Bahkan ia meminta agar permasalahan ini disampaikan pada Presiden Jokowi.
Dikatakan Hinca Panjaitan, jika presiden harus secepatnya memanggil pada menteri untuk melakukan rapat terbatas di Istana Negara, guna menanggapi isu ini.
“Saran saya Presiden Jokowi memanggil para menterinya untuk ratas di istana. Biasanya Presiden Jokowi respons soal ini,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (15/12/2022), seperti dikutip dari laman pikiran-rakyat.com (jaringan media indonesiadaily.co.id, partner jambiseru.com) dari artikel yang berjudul Mahfud MD Singgung Aparat Senior Jadi Beking Tambang Ilegal, Komisi III DPR Minta Jokowi Turun Tangan.
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat itu juga mendorong institusi Polri bergerak cepat menanggapi kasus ini. Menurut dia Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran harus responsif.
“Sebagai aparat penegak hukum yang ada sampai di daerah-daerah tambang ilegal harusnya mereka memahami dan mendapat informasi ini lebih awal,” tuturnya.
Menurut dia sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi Polri sebagai penegak hukum untuk menemukan siapa yang menjadi beking tambang ilegal yang dimaksudkan Mahfud MD.
Lebih lanjut, Hinca juga meyakini bahwa Mahfud MD tahu siapa aparat senior yang disebut menjadi beking usaha tambang ilegal tersebut.
“Saya sangat berharap para pemangku kepentingan seperti Menko Mahfud tidak hanya menyebut beking tapi saya yakin dia tau orangnya,” katanya.
Hinca mendorong supaya Mahfud MD buka-bukaan dan menyampaikan nama aparat senior yang disebut menjadi beking usaha tambang ilegal itu diserahkan ke penegak hukum.
Dia juga mendorong supaya kasus ini segera dibawa dan diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurutnya langkah ini penting supaya kasus tambang ilegal segara bisa diselesaikan.
“Langsung ke KPK, agar persoalan tambang ilegal ini segera bisa diselesaikan,” katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung ada aparat senior yang menjadi beking usaha tambang ilegal. Ironisnya kata dia tidak ada yang bisa menindak hal ini.
“Saya katakan, lho, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada beking. Kita ndak bisa selesaikan karena senior yang beking. Kenapa kita pura-pura?” katanya. (tra)
