Jambi Seru – Berdasarkan data Bank Indonesia, pada bulan Agustus, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan jadi USD 397,4 miliar. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan hingga akhir Agustus lalu. Sementara pada bulan sebelumnya, total ULN Indonesia mencapai USD 400,2 miliar. Sehingga terjadi penurunan, walaupun jumlahnya kecil.
Menurut Direktur Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan, terjadi penurunan ULN tersebut disebabkan beberapa faktor. Seperti penurunan ULN dari sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta,” katanya, Senin (17/10/2022).
Dijelaskan Junanto, jika dilihat secara tahunan posisi, total ULN Agustus 2022 jelas mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen (year-on-year/yoy). Jumlah tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 4,1 persen.
Mengutip dari laman suara.com (media partner jambiseru.com) dengan artikel yang berjudul Utang Luar Negeri RI Turun Jadi 397,4 Miliar Dolar di Agustus, posisi ULN pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya 185,6 miliar dolar AS. Secara tahunan ULN pemerintah terkontraksi 10,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan Juli 2022 sebesar 9,9 persen.
Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
Sedangkan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto naik seiring peningkatan arus modal masuk pada SBN domestik, yang mencerminkan kepercayaan investor asing di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN pada Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, Junanto menyebutkan ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan, pada Agustus 2022 sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan bulan sebelumnya 206,1 miliar dolar AS.
Secara tahunan ULN swasta terkontraksi 2 persen (yoy), lebih dalam bulan sebelumnya 1,2 persen. Kontraksi ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy), yang antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.
Berdasarkan sektornya ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1 persen terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan lalu juga tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7 persen.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN.
Guna menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (tra)
