Oleh karena itu, KPK menaruh harapan pada para mantan napi korupsi, termasuk Rommy agar dapat menyampaikan kepada publik bahwa efek jera dari hukuman tindak pidana korupsi itu nyata.
Sehingga, tidak hanya berimbas pada diri pelaku, kata Ali, tetapi juga pada keluarga dan lingkungannya.
“Terlebih salah satu pelaku korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah produk dari proses politik, baik yang berkiprah pada ranah eksekutif maupun legislatif,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa KPK telah memiliki trisula strategi dalam memberantas korupsi, yakni melalui pendekatan strategi pendidikan dengan memberikan pembekalan antikorupsi bagi para kader partai politik.
Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang menyasar peserta pemilu juga akan berperan sebagai trisula strategi dari KPK dalam memberantas korupsi.
Selain itu, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) akan turut andil sebagai pendekatan strategi pencegahan.
“Selama 2022, KPK telah menggelar PCB yang diperuntukkan bagi 20 partai politik yang terdaftar di KPU pada tahun 2019, di mana 20 partai politik ini terdiri dari 16 partai nasional dan empat partai lokal di Aceh,” tutur Ali.
Dia juga berharap agar ke depan SIPP diimplementasikan sebagai pemandu sikap, perilaku, dan tindakan dari partai politik, sehingga kualitas demokrasi dan pemerintahan Indonesia meningkat.
Menurutnya, melalui sistem demokrasi yang bersih dari praktik money politics, KPK berharap hal itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia.(tra)
