Intip Harta Kekayaan 10 Pejabat Eselon II Muaro Jambi yang Baru Dilantik

Intip Harta Kekayaan 10 Pejabat Eselon II Muaro Jambi yang Baru Dilantik
Intip Harta Kekayaan 10 Pejabat Eselon II Muaro Jambi yang Baru Dilantik.Foto: Uda/Jambiseru.com

MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Pelantikan pejabat eselon II di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung singkat. Namun, Angka-angka dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024 menyisakan cerita yang lumayan panjang.

Ada pejabat dengan harta bersih minus, ada pula yang menguasai aset bernilai miliaran rupiah.

Seperti, Budi Setiawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, membuka daftar ini dengan catatan tak biasa. Total hartanya Rp190,5 juta. Utangnya Rp273 juta. Hasil akhirnya minus Rp82,5 juta.

Cerita berbalik ketika melihat laporan Aang Hambali, Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Aset yang dilaporkannya mencapai Rp9,5 miliar, dengan utang Rp1,15 miliar.

Kekayaan bersihnya Rp8,35 miliar, tertinggi di antara pejabat eselon II yang datanya tersedia. Tanah dan bangunan mendominasi, disusul kendaraan dan harta bergerak lain.

Di bawah Aang, kelompok miliarder birokrasi juga turut diisi oleh Razami, Kepala Satpol PP Muaro Jambi. Ia, melaporkan harta Rp4,78 miliar tanpa utang. Hampir seluruhnya berupa properti.

Sementara Anjar Prabowo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mencatatkan harta bersih Rp1,86 miliar, dengan nilai kendaraan dan mesin mendekati Rp600 juta.

Kelompok mapan tapi tidak mencolok diisi Inspektur Kabupaten Aprisal dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Farhan. Keduanya, Sama-sama memiliki harta bersih sekitar Rp1,43 miliar, dengan struktur kekayaan konvensional berupa tanah, bangunan, dan kas.

Pengecualian datang dari Arian Safutra, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Ia mencatatkan kepemilikan surat berharga Rp651,9 juta, menjadikannya satu-satunya pejabat dengan investasi finansial dominan. Setelah dipotong utang, harta bersihnya mencapai Rp771,9 juta.

Selain itu, Billy Adhitya, Kepala BKPSDM, hanya memiliki harta bersih Rp252,4 juta. Kasyful Iman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mencatatkan Rp257,6 juta setelah utangnya dipotong.

Sementara itu, LHKPN terbaru milik Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Medison belum ditemukan hingga berita ini ditulis. (uda)

Pos terkait