MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Ketegangan antara warga Desa Puding dan Desa Pulau Mentaro, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, kembali memanas.
Warga Desa Puding dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan lahan eks PT RKK pada Senin (11/5/2026), sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pemanenan sawit yang dilakukan warga Desa Pulau Mentaro.
Aksi tersebut disebut-sebut dipicu keresahan masyarakat Desa Puding akibat pendudukan lahan dan pemblokiran akses jalan di area eks PT RKK yang berada dalam wilayah administrasi Desa Puding.
Ketua BPD Desa Puding, Alhusori membenarkan, adanya rencana aksi tersebut. Namun hingga pagi hari situasi di lokasi masih terpantau sepi.
“Rencana siang nanti demonya. Kalau pagi ini masih sepi,” kata Alhusori saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Alhusori yang juga menjabat Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi Jambi menyebut masyarakat Desa Puding merasa tidak nyaman karena aktivitas warga terganggu sejak adanya pendudukan lahan oleh warga Desa Pulau Mentaro.
Menurut dia, warga Desa Puding menilai aktivitas pemanenan sawit yang dilakukan di area eks PT RKK merupakan tindakan ilegal karena berada di luar wilayah administrasi Desa Pulau Mentaro sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018.
Selain itu, pemerintah desa mengaku khawatir potensi bentrokan antarwarga dapat terjadi sewaktu-waktu apabila situasi tidak segera ditangani.
“Kami berupaya mencegah warga Desa Puding turun ke lokasi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif,” katanya.
Dalam keterangannya kepada media, Alhusori juga menyampaikan sejumlah tudingan serius.
Ia menyebut kawasan eks PT RKK diduga dijadikan lokasi pesta narkoba oleh oknum tertentu yang disebut mendampingi warga Desa Pulau Mentaro. Bahkan, menurutnya, terdapat sejumlah orang luar yang membawa senjata api rakitan dan senjata tajam di sekitar lokasi.
Tak hanya itu, aktivitas patroli kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Masyarakat Peduli Api (MPA), koperasi, hingga petugas Manggala Agni dan BPBD disebut ikut terganggu akibat adanya pemblokiran jalan.
“Pantauan drone ada sekitar enam titik kayu dan pohon ditumbangkan untuk menutup akses jalan,” jelasnya.
Akibat penutupan akses tersebut, pengurus dan karyawan Koperasi Puding Sejahtera diklaim tidak dapat bekerja selama hampir satu bulan. Bahkan anak-anak karyawan disebut kesulitan pergi ke sekolah karena adanya penjagaan di lokasi.
Pemerintah Desa Puding juga mengingatkan bahwa kedua desa sebelumnya telah menyepakati penghentian sementara seluruh aktivitas di areal eks PT RKK. Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara mediasi tertanggal 9 Juli 2025.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Desa Pulau Mentaro terkait tudingan yang disampaikan Pemerintah Desa Puding. Situasi di lokasi dilaporkan masih dalam pemantauan aparat keamanan. (uda)
