Jambiseru.com, BANGKO — Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin. Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam sidang paripurna yang digelar di gedung dewan setempat, Selasa (4/8/2026).
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa penyampaian rancangan KUA-PPAS 2027 bukan sekadar kewajiban regulasi tahunan. Langkah ini menjadi fase krusial dalam menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih berkualitas, terukur, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
”APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada anggaran 2027, secara bertahap kita kembalikan alokasi belanja daerah untuk prioritas pembangunan dan sektor pelayanan publik,” ujar Syukur di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Merangin.
Ia menyentuh evaluasi belanja daerah pada periode sebelumnya yang dinilai terlalu didominasi oleh beban operasional. Melalui rancangan terbaru ini, Pemkab Merangin berkomitmen melakukan restrukturisasi agar porsi belanja modal dan pelayanan dasar mendapat perhatian lebih memadai.
Untuk TA 2027, Pemkab Merangin mengusung tema pembangunan: “Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal.”
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Pemkab Merangin menetapkan sejumlah target indikator makro, di antaranya:
Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 5,76%
Tingkat Kemiskinan: Ditekan hingga 7,56%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Ditargetkan naik ke angka 74,49
Tingkat Pengangguran Terbuka: Diturunkan menjadi 3,67%
Gini Rasio: Dijaga pada level ketimpangan rendah di angka 0,18
Capaian target makro tersebut bakal ditopang oleh tiga pilar prioritas utama.
Pertama, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan Standar Nasional Pendidikan (SNP), mutu pendidik, layanan kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Kedua, pembangunan ekonomi inklusif melalui pemerataan infrastruktur dasar, modernisasi pertanian, digitalisasi UMKM, dan optimalisasi pariwisata.
Ketiga, pembenahan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada akuntabilitas, manajemen ASN, serta pengawasan internal.
Dari sisi ketersediaan anggaran, M. Syukur memaparkan proyeksi postur APBD 2027 yang dirancang secara seimbang:
Pendapatan Daerah: Proyeksi total mencapai Rp1,6 Triliun, disokong oleh PAD sebesar Rp147 Miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,43 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan Sah sebesar Rp17,3 Miliar.
Belanja Daerah: Dirancang sebesar Rp1,6 Triliun, yang dialokasikan untuk Belanja Operasi (Rp1,18 Triliun), Belanja Modal (Rp151,8 Miliar), Belanja Tidak Terduga (Rp20 Miliar), dan Belanja Transfer ke Desa (Rp241,6 Miliar).
Pembiayaan Daerah: Penerimaan dari SiLPA dialokasikan sebesar Rp10 Miliar, seimbang dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 Miliar untuk rencana penyertaan modal daerah.
Dokumen rancangan KUA-PPAS 2027 ini selanjutnya akan masuk ke tahap pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merangin sebelum disahkan menjadi regulasi daerah.(Edo)
