JAMBI, Jambiseru.com – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, mengapresiasi arah kebijakan pemerintah yang tergambar dalam pidato Presiden terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.
Menurut Edi, pidato Presiden telah memberikan gambaran mengenai program-program besar yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2027. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, salah satunya terkait besaran dan arah dana transfer ke daerah.
“Pidato Presiden terkait RUU APBN 2027 ini menggambarkan apa yang kita kerjakan di tahun 2027,” kata Edi.
Ia menyebut, postur anggaran yang disampaikan pemerintah mencapai sekitar Rp4.097 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan sekitar Rp3.426 triliun dan pembiayaan berada di kisaran Rp689,1 triliun.
Meski demikian, Edi menyayangkan belum tergambarnya secara jelas porsi dana transfer ke daerah dalam arah kebijakan tersebut.
“Yang kita sayangkan, di situ tidak tergambar berapa dana transfer daerah,” sebutnya.
Edi menilai, anggaran negara tersebut harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui delapan program utama Presiden.
Delapan prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurutnya, delapan agenda tersebut merupakan program strategis yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di tingkat kementerian dan lembaga.
“Delapan program pokok inilah yang di-breakdown oleh Pak Presiden,” katanya lagi.
Ia juga mengapresiasi sejumlah rencana pemerintah, mulai dari revitalisasi 10.000 puskesmas, perbaikan lebih dari 400 rumah sakit, revitalisasi sekolah, hingga pengembangan industri nasional.
Di sektor industri, Edi menyoroti rencana pengembangan industri otomotif nasional, termasuk produksi mobil dan sepeda motor. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan energi sekaligus kedaulatan industri otomotif Indonesia.
“Kita mengapresiasi itu. Tinggal langkah-langkah teknis di kementerian dan lembaga yang bisa menerjemahkan pemikiran daripada Pak Presiden, yang tertuang dalam rencana strategis mereka,” ujarnya.
Edi menegaskan, keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa jauh program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap agenda pembangunan yang masuk dalam APBN 2027 benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, serta pembangunan ekonomi di daerah.
“Program kerakyatan ini bisa betul-betul mewujudkan cita-cita besar kita. Ada kedaulatan, ada keadilan dan kemakmuran,” tutupnya. (uda)
