Opini Oleh: Martayadi Tajuddin *
Dalam praktik politik Indonesia, reses telah mengalami degradasi makna. Ia direduksi menjadi ritual. Anggota DPR datang ke dapil, berfoto bersama warga, membagikan sembako, menyampaikan pidato, lalu kembali ke Jakarta dengan membawa setumpuk kertas aspirasi yang tidak pernah jelas nasibnya. Reses menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran, tetapi tidak mengubah nasib.
Di tengah ritual yang hampir kehilangan makna itulah, cara Edi Purwanto menjalankan reses di Jambi menjadi menarik untuk dibedah. Bukan karena resesnya lebih meriah, melainkan karena ia mencoba mengembalikan reses pada fungsi aslinya, yaitu sebagai ruang mendengar yang terstruktur.
Pada minggu pertama Oktober 2025, ia menggelar reses di Pondok Pesantren As’ad, Seberang Kota Jambi, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia tidak datang sendirian. Ia menghadirkan langsung mitra kerja Komisi V DPR RI, mulai dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Jambi, hingga Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi.
Detail ini penting, tetapi sering luput dari pemberitaan. Mengapa penting? Karena selama ini, keluhan warga selalu berhenti di telinga politisi. Warga mengeluhkan bronjong yang jebol, jalan yang putus, rumah yang tidak layak, politisi mencatat, lalu warga menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian apakah catatan itu sampai ke pelaksana. Dengan menghadirkan balai-balai teknis langsung di hadapan warga, Edi memotong rantai birokrasi itu. Warga tidak hanya didengar oleh politisi, tetapi didengar langsung oleh mereka yang memegang anggaran dan kewenangan teknis.
Gaya ini bukan gaya baru bagi Edi. Ia adalah gaya yang ia bawa sejak menjadi Presiden BEM UIN STS Jambi pada 2003-2004. Seorang aktivis mahasiswa tidak dididik untuk duduk di belakang meja dan menunggu laporan. Ia dididik untuk datang ke tempat masalah berada, mendengar langsung, dan berdebat di tempat. Ketika pada November 2023 warga Bakung Jaya mengeluhkan banjir, pupuk subsidi, bibit pertanian, dan bantuan UMKM, atau ketika pada Juni 2025 warga Kenali Asam Bawah mengeluhkan bedah rumah dan persoalan sawit dan karet, yang ia lakukan bukan gaya birokrat yang hanya mencatat, melainkan gaya dialog aktivis yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek.
Di Seberang Kota Jambi, gaya itu menemukan konteksnya yang paling tepat. Seberang adalah wilayah religius yang memiliki potensi besar dan nilai sejarah tinggi. Ia adalah kawasan pesantren, kawasan ulama, kawasan yang selama ini sering hanya didatangi politisi saat menjelang pemilu. Semasa menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi pernah menurunkan pokok-pokok pikiran dewan untuk pembangunan bronjong di Ponpes As’ad. Namun karena keterbatasan APBD, pembangunan belum bisa maksimal. Kini, sebagai anggota Komisi V, ia kembali ke tempat yang sama, bukan dengan janji baru, tetapi dengan membawa mitra kerja pusat untuk melanjutkan pekerjaan itu.
Ini adalah bentuk konsistensi yang langka. Banyak politisi berpindah pikiran setiap kali berpindah jabatan. Saat di DPRD, ia bicara tentang bronjong. Saat di DPR RI, ia bicara tentang hal lain yang lebih megah. Edi justru membawa persoalan lama itu ke jabatan barunya. Itu menunjukkan bahwa bagi dia, reses bukan agenda untuk mencari masalah baru, melainkan untuk menuntaskan masalah lama.
Namun politik mendengar memiliki ujian yang jauh lebih berat daripada politik berbicara. Berbicara itu mudah, mendengar itu sulit, karena mendengar berarti harus siap untuk ditagih. Ketika ia menghadirkan Balai Wilayah Sungai di hadapan warga Seberang dan berjanji memperjuangkan penahan tebing, maka warga berhak menagih, kapan tebing itu dibangun. Ketika ia membawa Balai Perumahan ke hadapan warga dan berbicara tentang bedah rumah, maka warga berhak menagih, rumah siapa yang akan dibedah dan kapan.
Di sinilah letak risiko dari gaya reses yang ia pilih. Semakin ia membuka ruang dialog yang langsung mempertemukan warga dengan pelaksana, semakin tinggi pula ekspektasi warga. Jika janji itu tidak terealisasi, kekecewaan warga akan jauh lebih besar daripada jika ia hanya datang, berfoto, dan pergi. Politik mendengar adalah politik yang berisiko, karena ia menciptakan kontrak moral yang terbuka.
Tetapi justru di situlah letak kekuatan kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang hanya pandai berbicara akan selalu terlihat hebat di atas panggung, tetapi akan cepat dilupakan begitu panggung dibongkar. Pemimpin yang mau mendengar, apalagi mendengar bersama pelaksana teknis, akan diingat karena ia pernah membuat warga merasa bahwa suaranya sampai ke tempat di mana keputusan dibuat.
Jambi hari ini tidak kekurangan politisi yang pandai berbicara tentang pembangunan. Kita kekurangan politisi yang mau duduk berlama-lama di pesantren, di balai desa, di pinggir sungai yang abrasi, hanya untuk mendengar keluhan yang sama berulang-ulang, lalu membawanya ke Jakarta dan mengubahnya menjadi anggaran.
Apakah Edi Purwanto akan mampu menjaga konsistensi gaya ini? Sejarah politik mengajarkan kita bahwa banyak aktivis yang gaya dialognya tajam saat di daerah, tetapi menjadi kaku dan protokoler saat sudah lama di Senayan. Jarak antara Jakarta dan Jambi bukan hanya jarak geografis, melainkan jarak psikologis. Semakin lama seseorang di Jakarta, semakin mudah ia lupa bagaimana rasanya mendengar keluhan tentang pupuk subsidi dan bronjong yang jebol.
Ujian sesungguhnya bagi Edi bukanlah apakah ia mampu menggelar reses yang ramai, melainkan apakah ia mampu menjadikan reses sebagai sistem, bukan sebagai peristiwa. Sistem di mana setiap keluhan warga di Seberang, di Sarolangun, di Muaro Jambi, memiliki jalur yang jelas menuju anggaran Komisi V, dan setiap anggaran yang turun memiliki jalur yang jelas untuk dipertanggungjawabkan kembali ke warga.
Opini ini sengaja ditulis bukan untuk memuji keramaian reses, melainkan untuk mengunci. Ketika seseorang telah memilih gaya politik mendengar sebagai identitas kepemimpinannya, maka publik berhak menagihnya, apakah ia masih mendengar setelah kekuasaan semakin besar.
Jika ia konsisten, maka reses itu bukan lagi sekadar kunjungan, melainkan cara memimpin. Dan jika itu terjadi, Jambi akan memiliki wakil di Senayan yang tidak hanya membawa pulang anggaran, tetapi juga membawa pulang cara baru untuk memastikan bahwa anggaran itu benar-benar berasal dari suara rakyatnya. (*)
* Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah Jambi
