Oleh : Musri Nauli
Tindak pidana makar (aanslag) dalam sistem hukum pidana Indonesia kerap menjadi diskursus krusial. Sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara, pembatasan unsur-unsurnya menuntut presisi yuridis agar hukum tidak digunakan secara meluas (over-criminalization), namun tetap efektif menjaga kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru membawa pergeseran mendasar dari KUHP Lama warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht) terkait interpretasi, pembatasan, dan perlindungan kebebasan sipil dalam delik makar.
Dalam doktrin hukum pidana, makar tidak diartikan semata-mata sebagai selesainya penggulingan kekuasaan, melainkan ditandai adanya niat (voornemen) yang diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering).
KUHP Baru mengelompokkan makar ke dalam tiga kategori: (1) Pasal 191 — tindakan nyata untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden/Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan; (2) Pasal 192 — perbuatan nyata memisahkan sebagian wilayah NKRI atau menyerahkannya kepada kekuasaan asing; dan (3) Pasal 193 — tindakan nyata menggulingkan pemerintahan sah secara ekstra-konstitusional. Syarat mutlaknya adalah terpenuhinya permulaan pelaksanaan (ajaran poging); tanpa perbuatan fisik nyata yang mengarah langsung pada tujuan makar, gagasan atau niat belaka tidak dapat dipidana.
Secara sistematika, KUHP Lama tersebar pada Pasal 104, 106, dan 107 tanpa klausul pembatas eksplisit, sedangkan KUHP Baru merestrukturisasinya secara sistematis dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (Pasal 191–193). Dari sisi kepastian hukum, istilah aanslag dalam KUHP Lama kerap memicu multitafsir sehingga berpotensi mencampuradukkan kritik politik dengan ancaman keamanan; KUHP Baru memberikan pembatasan lebih ketat dengan mensyaratkan unsur serangan fisik atau perbuatan melumpuhkan kekuasaan.
Terkait perlindungan hak konstitusional, KUHP Lama tidak memuat pengecualian eksplisit bagi unjuk rasa, sedangkan KUHP Baru secara tegas menegaskan bahwa demonstrasi damai, mogok kerja, dan kritik politik bukan tindak pidana makar. Dalam pendekatan pemidanaan, KUHP Lama menekankan ancaman maksimal yang kaku (pidana mati/seumur hidup dominan), sementara KUHP Baru mengadopsi orientasi proporsional berdasarkan peran (pemimpin/penggerak vs. Peserta) serta keadilan restoratif/korektif.
Pembuktian makar tidak dapat dilepaskan dari analisis kriminologis untuk memahami etiologi, modus operandi, dan pola perilaku pelaku. Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland) menjelaskan bahwa perilaku makar dipelajari melalui interaksi dengan kelompok intim — dibuktikan melalui jejak komunikasi dengan kelompok anti-negara, pola rekrutmen dan indoktrinasi, serta dokumentasi forum atau pelatihan. Teori Anomi (Merton) memandang makar sebagai respons terhadap kesenjangan antara tujuan (kekuasaan) dan sarana institusional — dibuktikan melalui latar belakang sosial-politik, narasi ketidakadilan yang menjustifikasi tindakan, dan pola adaptasi pemberontakan.
Teori Kontrol Sosial (Hirschi) menyoroti melemahnya ikatan individu dengan masyarakat — tercermin dari penolakan legitimasi konstitusional, keterputusan komitmen sosial, dan rendahnya kepercayaan pada sistem hukum. Teori Pilihan Rasional (Cornish & Clarke) memandang pelaku sebagai aktor rasional yang menghitung untung-rugi — dibuktikan melalui perencanaan terstruktur, motif instrumental, dan sofistikasi modus operandi. Teori Aktivitas Rutin (Cohen & Felson) menekankan interaksi pelaku termotivasi, target vital (Presiden/wilayah/pemerintahan), dan ketiadaan penjaga yang dieksploitasi. Integrasi kelima teori ini memungkinkan pembuktian makar tidak berhenti pada unsur yuridis, tetapi menggali motif, pola koordinasi, dan konteks sosial-politik di balik perbuatan
Penyadapan (wiretapping/eavesdropping) terhadap Presiden tidak otomatis merupakan permulaan makar; penilaiannya bergantung pada motif, tujuan yuridis, dan hubungan kausalitas. Apabila penyadapan hanya untuk mengumpulkan informasi rahasia, data intelijen, atau motif bisnis/ekonomi tanpa niat melumpuhkan pemerintahan, perbuatan itu berkualifikasi sebagai kejahatan siber atau akses ilegal (UU ITE/ketentuan tindak pidana komunikasi KUHP Baru), bukan makar.
Sebaliknya, penyadapan bergeser menjadi permulaan makar apabila penyidikan membuktikan adanya niat tertentu (oogmerk) — penyadapan difungsikan sebagai sarana pemetaan posisi, pengawalan pergerakan, atau perencanaan serangan fisik, penculikan, pembunuhan, maupun pelumpuhan fungsi kepresidenan — serta keterkaitan rangkaian perbuatan, yakni penyadapan menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana terstruktur (conspiracy/samenspanning) merobohkan kekuasaan sah.
Dalam perspektif kriminologis, kedua kriteria ini diperkuat melalui Teori Pilihan Rasional (kalkulasi strategis) dan Teori Asosiasi Diferensial (jaringan dan pola pembelajaran kriminal).
KUHP Baru memberikan rincian yang lebih transparan dan rasional terkait tindak pidana makar dibanding KUHP Lama. Makar menuntut niat yang telah diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan perbuatan fisik yang mengancam keselamatan Presiden/Wakil Presiden, kedaulatan wilayah, atau keberlangsungan pemerintah sah.
Penyadapan terhadap Presiden tidak serta-merta merupakan makar; tanpa bukti bahwa penyadapan difungsikan sebagai instrumen nyata untuk melumpuhkan atau menyerang Presiden dan pemerintahan, hukum mendudukkannya sebagai tindak pidana penyadapan/akses ilegal.
Namun, apabila terbukti menjadi bagian terintegrasi dari plot pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah, perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai permulaan pelaksanaan makar. Integrasi teori kriminologi — Asosiasi Diferensial, Anomi, Kontrol Sosial, Pilihan Rasional, dan Aktivitas Rutin — memberikan kerangka analitis komprehensif sehingga penegakan hukum berjalan presisi, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak konstitusional. (*)
*) Advokad Tinggal di Jambi
