Jambiseru.com, MERANGIN – Bupati Merangin, M. Syukur, menyambut baik pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait rencana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin masih menunggu surat resmi dan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan M. Syukur saat dikonfirmasi Jambiseru.com di Kantor Bupati Merangin, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut positif rencana tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan resmi, termasuk persyaratan dan mekanisme teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tentu kita sambut baik pernyataan Mensesneg terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, pemerintah daerah masih menunggu surat resmi dan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk persyaratan serta teknis pelaksanaannya,” ujar M. Syukur.
Selain regulasi pengangkatan, Pemkab Merangin juga masih menunggu kejelasan skema pembiayaan gaji PPPK penuh waktu. Menurutnya, perlu ada kepastian apakah pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat atau dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah.
“Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu skema mekanisme pembayaran gajinya. Apakah akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau anggarannya melalui DAU ke pemerintah daerah. Jika surat resmi dari pemerintah pusat sudah diterima, seluruh OPD akan kita undang untuk membahas hal tersebut,” jelasnya.
Di sisi lain, M. Syukur juga menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan melakukan evaluasi terhadap kinerja PPPK paruh waktu menjelang berakhirnya masa kontrak pada 30 November 2026.
Evaluasi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan perpanjangan kontrak masing-masing pegawai. Aspek kehadiran dan kedisiplinan menjadi perhatian utama dalam penilaian tersebut.
“Jika nanti dalam evaluasi ditemukan PPPK paruh waktu yang tingkat kehadirannya minim, tentu akan kita pertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Begitu juga jika ada yang sama sekali tidak pernah masuk kerja dan hanya tercatat dalam data, tentu tidak akan kita perpanjang,” tegasnya.
M. Syukur kembali menegaskan bahwa Pemkab Merangin akan menindaklanjuti kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu setelah menerima surat resmi dan regulasi dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, pemerintah daerah masih menunggu kepastian aturan, persyaratan, serta skema pembiayaan sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.(Edo)
