Kemenag Tegaskan Menteri Yaqut Tidak Sempat Memohon Anggaran Haji buat IKN

Terkait anggaran haji untuk ikn
Ilustrasi. Foto : Istimewa

Kemenag Tegaskan Menteri Yaqut Tidak Sempat Memohon Anggaran Haji buat IKN

Jambi Seru– Beredarnya berita mengenai statment Menteri Agama, yaqut Cholil Qoumas merelakan anggaran haji buat pembangunan Bunda Kota Negeri( IKN) menemukan sanggahan jelas dari pihak Kementrian Agama( Kemenag). Kemenag tegaskan Menteri Yaqut tidak sempat memohon anggaran haji buat IKN. Berita itu ialah berita hoaks serta tuduhan.

” Itu tuduhan serta menyesatkan. Deskripsi Menag memohon anggaran haji buat IKN itu hoaks,” tutur Kepala Dinas Humas, Informasi, serta Data Kemenag, Ahmad Fauzin dalam penjelasan tercatat, hari ini.

Bacaan Lainnya

Baginya, Yaqut tidak sempat menghasilkan statment terpaut pemakaian anggaran haji di luar buat kebutuhan penajaan ibadah haji. Karena, perihal itu bukan wewenang Yaqut.

” Semenjak 2018, Departemen Agama tidak lagi jadi pihak yang bertanggung jawab dalam aturan mengurus anggaran haji,” tutur Fauzin.

Beliau menarangkan Hukum No 34 Tahun 2014 mengenai Pengurusan Finansial Haji yang keluar pada akhir era rezim Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memercayakan anggaran haji diatur oleh Tubuh Pengelola Finansial Haji.

Buat itu, dibentuklah BPKH serta dengan cara berangsur- angsur wewenang pengurusan anggaran haji diserahkan ke BPKH cocok mandat UU 34/ 2014.

Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo memaraf Peraturan Penguasa No 5 Tahun 2018. Peraturan ini menata mengenai Penerapan Hukum No 34 Tahun 2014 mengenai Pengurusan Finansial Haji. Semenjak dikala itu, anggaran haji dialihkan seluruhnya ke BPKH.

” Per bulan Februari 2018, anggaran haji yang dikala itu berjumlah Rp103 triliun, seluruhnya telah jadi wewenang BPKH,” tuturnya.

Pos terkait