Jambi Seru – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan minta KPK kurangi Operasi Tangkap Tangan (OTT). Permintaan ini disampaikannya, akibat banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK.
Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebutkan, kalua sistem digitalisasi bisa lebih efektif mengurangi korupsi. Sementara OTT juga menimbulkan pandangan buruk terhadap pemerintah.
Dijelaskan Luhut, dengan sistem didigitalisasi, maka secara otomatis korupsi akan berkurang sebab tak ada lagi inefisiensi dalam kinerja pemerintahan.
“Ini akan mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini,” tuturnya, dalam Green Port Awards 2022, seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com (jaringan media indonesiadaily.co.id, partner jambiseru.com) dari artikel yang berjudul Luhut Yakin Korupsi Bisa Tuntas dengan Digitalisasi, Suruh KPK Kurangi OTT Biar Tidak Digunjing Orang.
Desakkan mengurangi OTT, kata Luhut bukan berarti dirinya mempermasalahkan kinerja KPK. Dia mengungkapkan, maksud dari kata-katanya banyak disalahartikan banyak pihak.
Dia melanjutkan, tindakan OTT ini tidak baik sebab Indonesia nantinya akan banyak digunjingkan pihak luar di kancah internasional.
“Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. ‘Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja’ kenapa? Berarti sistem kita ndak baik,” katanya.
Luhut optimistis sistem digital yang tengah dibangun pemerintah akan menuntaskan masalah korupsi di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya OTT mulai dikurangi frekuesinya.
“Inilah (kita sedang) membangun satu ekosistem bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT,” ucap dia.
