PAPUA, Jambiseru.com – Direktur Siagian Global Research, Ruben Cornelius Siagian, bersama pimpinan PT Tarombo yang terdiri dari Kevin William Andri Siahaan, Michael Simanjuntak, Andre Skana Purba, Vando Sidauruk, Edi Sahputra Rumahorbo, dan Dimas Sanzahari, menggelar diskusi strategis pada Kamis 23 April 2026.
Pertemuan ini membahas program kerja kolaborasi kedua lembaga sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan di Papua, khususnya terkait pelanggaran HAM, kebijakan pemerintah, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai langkah jangka panjang.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sepanjang 2025 hingga 2026. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah insiden penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak pada April 2026 yang tengah diinvestigasi oleh Komnas HAM. Selain itu, laporan Amnesty International terkait operasi militer di Kampung Yuguru pada Maret 2025 serta dugaan penggunaan drone di Yahukimo pada November 2025 turut menjadi bahan analisis mendalam.
Pimpinan Siagian Global Research dan Tarombo Bahas Intens Solusi Konkret Masa Depan Papua dan Bangsa
Para pimpinan menilai bahwa pola kekerasan yang berulang serta lemahnya penegakan hukum, terutama akibat sistem peradilan militer yang dinilai memicu impunitas, menjadi hambatan serius dalam penyelesaian konflik. Mereka juga mengkritisi kebijakan pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke yang dianggap berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat.
Diskusi juga mengarah pada evaluasi kebijakan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan berdampak pada pengalihan anggaran besar. Para peserta menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Adapun program “Sekolah Rakyat” turut menjadi sorotan. Para peserta menilai bahwa program tersebut belum menyentuh akar permasalahan pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas guru, siswa, dan infrastruktur pendidikan. Rancangan yang ada dinilai belum efektif dan efisien dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil seperti Papua.
Dalam diskusi tersebut, muncul gagasan strategis untuk mendorong transformasi pendidikan berbasis digital di Papua. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem pendidikan mobile digital guna mengatasi keterbatasan akses, dengan target mengurangi status daerah tertinggal (3T) menjadi lebih maju melalui akses internet yang merata.
Para peserta juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong keadilan bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Berdasarkan penelitian Kevin William Andri Siahaan yang melibatkan ratusan dosen di seluruh Indonesia, ditemukan adanya ketimpangan signifikan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS, terutama dalam hal kesejahteraan dosen. Penelitian tersebut juga menyoroti kondisi dosen di Papua yang dinilai belum mendapatkan jaminan kesejahteraan meskipun memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pendidikan.
“Permasalahan Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada pendekatan berbasis pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial,” ujar Ruben Cornelius Siapkan lewat pers liris yang dikirimnya via email jambiseru.com.
“Kami melihat ada ketimpangan serius dalam dunia pendidikan, khususnya bagi dosen swasta dan tenaga pendidik di Papua. Ini harus menjadi perhatian nasional,” tambah Kevin William Andri Siahaan.
Sebagai tindak lanjut, Siagian Global Research dan PT Tarombo sepakat dan berencana menyelenggarakan konferensi nasional di Sumatera Utara yang melibatkan akademisi, praktisi, serta perwakilan masyarakat Papua. Hasil konferensi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Dalam implementasinya, mereka juga akan menggandeng organisasi kepemudaan seperti GAMKI, GMKI, dan komunitas gereja untuk memastikan solusi yang dihasilkan dapat diterapkan secara nyata di Papua. (fok)
