MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Dukungan terhadap upaya penyelesaian persoalan tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari terus mengalir.
Kali ini, dukungan penuh disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, atas langkah strategis Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, yang bersama Gubernur Jambi menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penyelesaian batas wilayah kedua kabupaten.
Menurut Robinson, persoalan tapal batas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Sungai Bahar, Desa Tanjung Lebar, hingga Sungai Beruang.
Ketidakjelasan batas administrasi membuat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan optimal.
Ia menilai langkah yang dilakukan Bupati Bambang Bayu Suseno bersama Gubernur Jambi, Al Haris, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Persoalan ini sudah terlalu lama menjadi harapan masyarakat. Dengan adanya pertemuan bersama Kemendagri, kami berharap dapat melahirkan keputusan yang jelas, tegas, dan mengikat sehingga tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik,” katanya.
Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan tumpang tindih data administrasi kependudukan yang menyebabkan sebagian warga tercatat sebagai penduduk Muaro Jambi, sementara sebagian lainnya masuk dalam data Kabupaten Batanghari.
Kondisi tersebut berdampak pada akses layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang kerap terkendala.
Robinson menegaskan DPRD Muaro Jambi, khususnya Fraksi PAN, siap mengawal seluruh proses dan hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Kemendagri agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Apabila batas wilayah telah ditetapkan secara definitif, maka arah pembangunan akan menjadi lebih jelas. Infrastruktur dapat dibangun dengan terencana, pelayanan publik semakin maksimal, dan masyarakat memperoleh kepastian administrasi yang selama ini mereka nantikan,” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Provinsi Jambi, serta Kementerian Dalam Negeri.
Hasil pembahasan nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan batas definitif antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.
Di akhir keterangannya, Robinson menyampaikan harapan besar agar proses penyelesaian tapal batas dapat segera dituntaskan demi mewujudkan kepastian hukum dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Sudah bertahun-tahun ini menjadi harapan masyarakat, khususnya warga Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Muaro Jambi agar persoalan tapal batas ini segera selesai dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah,” tandasnya.
Penyelesaian tapal batas tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta menghadirkan kepastian bagi masyarakat yang selama ini berada di wilayah administratif yang belum memiliki kejelasan batas secara definitif. (*)
