Jambiseru.com,Merangin – Menindaklanjuti adanya puluhan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kabupaten Merangin Tahun 2024 yang merasa dirugikan pasca pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan, Komisi I DPRD Merangin gerak cepat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ombudsman RI Provinsi Jambi. Selasa (7/1/2025).
Hal ini dikatakan anggota Komisi I DPRD Merangin, As’ari Elwakas Apuk pada Jambiseru.com, bahwa dirinya bersama ketua dan anggota telah melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI guna mengantisipasi terjadinya maladministrasi.
“Iya hari ini kita sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Ombudsman RI Provinsi Jambi, hal ini kita lakukan agar nanti tidak ada lagi isu-isu negatif terkait persoalan seleksi PPPK Merangin,”kata Apuk.
Ketua DPC Partai Demokrat itu manambahkan, jika nanti masih ada peserta seleksi PPPK yang merasa dirugikan pasca pengumuman hasil seleksi bisa ke sekretariat Komisi I DPRD Merangin.
“Tentu akan kita tindak lanjuti, jika masih ada peserta yang dirugikan komisi I DPRD siap. Kita berharap agar tidak terjadi maladministrasi pada seleksi PPPK kedepannya,”ujarnya.
Anggota DPRD Merangin tiga periode itu mengimbau, jika masih ada yang merasa belum puas pasca pengumuman seleksi PPPK Merangin bisa langsung ke sekretariat Komisi I.
“Untuk peserta seleksi PPPK yang merasa dirugikan bisa langsung ke sekretariat Komisi I DPRD Merangin di Bagian Hukum dan perundang-undangan, ini merupakan tugas kami selaku wakil rakyat, untuk itu kita buka posko pengaduan,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I Taufiq menegaskan, bahwa keseriusannya dalam persoalan keluhan peserta seleksi PPPK Merangin.
“Untuk posko pengaduan Komisi I masih memeprsiapkan, minggu depan akan resmi kita buka setelah berkoordinasi dengan BKN,”ujarnya.
Hadir pada konsultasi ke Ombudsman RI Provinsi Jambi, Ketua Komisi I Taufiq, M Yuzan, M Hazil Aima, Nasihin, Teguh, Sukar dan A Thalib.(Edo)
