Buka Bimtek Wartawan, Bupati M. Syukur Tegaskan Pemkab Merangin Terbuka Terhadap Kritik

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin terbuka terhadap masukan dan tidak anti terhadap kritik dari insan pers. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data, fakta, dan prinsip profesionalisme jurnalistik.
Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin terbuka terhadap masukan dan tidak anti terhadap kritik dari insan pers. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data, fakta, dan prinsip profesionalisme jurnalistik.

Jambiseru.com, MERANGIN — Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin terbuka terhadap masukan dan tidak anti terhadap kritik dari insan pers. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data, fakta, dan prinsip profesionalisme jurnalistik.

​Pernyataan tersebut disampaikan M. Syukur saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Insan Pers di Auditorium Depati Payung, Kantor Bappeda Merangin, Kamis (6/8/2026).

Acara yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Merangin bertajuk “Membangun Sinergi dan Profesionalisme Media di Era Digitalisasi” ini diikuti sekitar 60 jurnalis mitra.
​Di hadapan para peserta, M. Syukur menyoroti tantangan arus informasi di era digital.
Menurutnya, kemudahan mempublikasikan berita saat ini harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), independensi, serta pengujian informasi melalui verifikasi yang ketat.

​”Hari ini semua orang bisa menyampaikan informasi melalui media digital. Namun yang kita harapkan adalah informasi disampaikan oleh mereka yang memahami aturan, memegang etika jurnalistik, bebas hoaks, serta mengutamakan verifikasi dan akurasi,” ujar M. Syukur.

​Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan peran media sebagai mitra strategis untuk mengawal dan menyebarluaskan program pembangunan secara berimbang kepada publik.

​”Pemerintah Daerah tidak anti kritik. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan insan pers. Silakan mengkritik, tetapi kritik harus berbasis data dan fakta agar memberi manfaat bagi kemajuan masyarakat,” tegasnya.

​Melalui Bimtek ini, Pemkab Merangin berharap sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat terus terjalin secara transparan tanpa mengintervensi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.(Edo)

Pos terkait