JAMBI, Jambiseru.com – Polemik terkait laporan kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Insan Pers Indonesia (DPD HIPSI) Jambi.
Ketua DPD HIPSI Jambi, Dr. (C) Asari Syafii, M.H., menyayangkan munculnya kritik terhadap laporan Gubernur Jambi Al Haris mengenai kondisi terkini karhutla di Provinsi Jambi.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penanganan karhutla wilayah Sumatera yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Senin, 24 Agustus 2026, Gubernur Jambi melaporkan bahwa kondisi karhutla di wilayahnya mulai terkendali dan telah memasuki tahap pendinginan atau cooling down. Gubernur juga menyampaikan bahwa tidak terdapat lagi titik api aktif berdasarkan pemantauan dan penanganan yang dilakukan di lapangan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Kadin Jambi Usman Sulaiman. Kritik tersebut turut menjadi perhatian HIPSI Jambi.
Asari menilai, perbedaan pandangan terkait kondisi karhutla semestinya tidak berkembang menjadi polemik yang justru dapat mengaburkan kerja keras petugas di lapangan.
“Kalau ada pihak yang memiliki data berbeda mengenai kondisi karhutla, tentu dapat disampaikan melalui mekanisme yang baik dan berbasis data. Tetapi jangan sampai perbedaan informasi justru mengesampingkan kerja keras Satgas dan seluruh pihak yang berada di lapangan,” kata Asari.
Menurutnya, penanganan karhutla bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah daerah, aparat, perusahaan pemegang konsesi, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga media memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menangani bencana tersebut.
Asari juga mengingatkan bahwa wilayah gambut memiliki karakteristik tersendiri dan relatif sulit ditangani ketika terjadi kebakaran. Karena itu, langkah pencegahan dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya oleh pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan.
“Kalau kita melihat masih ada kabut asap, jangan hanya mempertanyakan laporan pemerintah. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak ikut memastikan wilayahnya masing-masing aman dari karhutla,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan menekan titik api hingga memasuki tahap pendinginan patut diapresiasi sebagai hasil kerja bersama. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya Satgas darat dan udara yang melakukan pemantauan serta pemadaman secara intensif.
Di sisi lain, HIPSI Jambi mengingatkan Kadin Provinsi Jambi agar lebih memperkuat konsolidasi organisasi dan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam membantu pemerintah meningkatkan perekonomian daerah.
Asari berharap Kadin dapat mengoptimalkan perannya sebagai wadah dunia usaha untuk menciptakan peluang ekonomi sekaligus berkontribusi dalam persoalan strategis daerah, termasuk pencegahan karhutla.
“Pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga memiliki peran penting. Jangan hanya memberikan kritik, tetapi mari bersama-sama mencari solusi dan memberikan kontribusi nyata bagi Jambi,” katanya.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah tetap diperbolehkan sepanjang disampaikan berdasarkan data dan bertujuan mencari solusi. Namun, dalam kondisi bencana seperti karhutla, seluruh pihak sebaiknya mengutamakan keselamatan masyarakat.
HIPSI Jambi juga mengapresiasi langkah Gubernur Al Haris yang dinilai sigap memantau perkembangan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah kebijakan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah ketika kondisi udara dinilai belum kondusif.
Menurut Asari, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menempatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas ketika kualitas udara terdampak kabut asap.
“Kita berharap Gubernur Jambi terus hadir dan sigap melindungi masyarakat. Kondisi karhutla membutuhkan kerja cepat, koordinasi dan kebersamaan semua pihak,” jelasnya.
Asari pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memperbesar perbedaan, melainkan memperkuat sinergi dalam menghadapi karhutla.
“Yang terpenting sekarang bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana Jambi benar-benar bebas dari karhutla dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (fok)
