JAMBI, Jambiseru.com – Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan Participating Interest (PI) menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Sy Fasha.
Hal tersebut disampaikan Fasha setelah menerima kunjungan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi ke Komisi XII DPR RI pada 20 Agustus lalu. Audiensi tersebut secara khusus membahas sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi.
Salah satu persoalan yang disampaikan dalam audiensi adalah tunda salur DBH migas yang dinilai masih minim, sehingga berdampak terhadap penerimaan dan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga menyampaikan persoalan terkait Participating Interest (PI) migas yang saat ini baru berada di angka sekitar 7 persen.
Menurut Fasha, berbagai aspirasi dan persoalan yang disampaikan DPRD Provinsi Jambi telah dibahas secara serius dalam pertemuan tersebut. Sejumlah alternatif solusi juga telah disampaikan sebagai bahan tindak lanjut antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Banyak hal yang sudah kami bahas dan sampaikan terkait solusi atas persoalan DBH migas maupun PI. Selanjutnya, kami menunggu tindak lanjut dari DPRD Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi Jambi,” kata Fasha.
Ia menegaskan, perjuangan terhadap kepentingan daerah tidak berhenti pada forum audiensi. Aspirasi yang telah disampaikan harus dikawal melalui koordinasi dan langkah konkret agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jambi.
Fasha juga memastikan dirinya bersama Komisi XII DPR RI akan terus membuka ruang untuk memperjuangkan kepentingan Jambi, khususnya yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya alam.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut sepanjang kami diberdayakan. Selama ada ruang dan kewenangan untuk berjuang, kepentingan Jambi akan terus kami kawal,” ujarnya.
Menurutnya, Jambi memiliki sumber daya alam yang besar dan sudah semestinya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Karena itu, persoalan DBH dan PI migas harus terus diperjuangkan melalui komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat. (uda)
