Jambiseru.com, BANGKO — Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,61 triliun. Angka rancangan ini meningkat sekitar Rp 220 miliar dibandingkan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 yang dipatok Rp 1,39 triliun.
Rancangan anggaran beserta nota keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu (21/11/2026) malam.
”Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar M. Syukur di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Penyusunan RAPBD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029 sekaligus tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diteken pada 26 Agustus 2026. Berdasarkan struktur awal yang dipaparkan, postur anggaran disusun sebagai berikut:
Pendapatan Daerah (Rp 1,61 triliun): bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 156,4 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,43 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 17,1 miliar.
Belanja Daerah (Rp 1,61 triliun): diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta membiayai program strategis.
Pembiayaan Neto (Rp 800 juta): berasal dari penerimaan pembiayaan berupa perkiraan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp 10,8 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah Rp 10 miliar untuk menutup defisit anggaran Rp 800 juta.
Struktur tersebut menunjukkan ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat masih dominan. Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab Merangin mengarahkan optimalisasi PAD melalui pembenahan basis data, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat maupun iklim investasi.
Pada Tahun Anggaran 2027, belanja daerah difokuskan pada tiga prioritas pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) unggul, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah (pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, hingga swasembada pangan), serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak.
”Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan,” kata M. Syukur.
Tiga prioritas pembangunan tersebut dipadukan dengan lima program unggulan daerah, yakni Merangin Pintar dan Berbudaya, Merangin Berdaya, Merangin Sehat, Merangin Religius, dan Merangin Reformis. Selain memenuhi belanja wajib seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan pemerintahan desa, dan belanja pegawai anggaran juga dialokasikan untuk mendukung program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
M. Syukur juga menegaskan penerapan prinsip money follows program serta efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
”Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegasnya.
Namun di balik rancangan awal Rp 1,61 triliun tersebut, Pemkab Merangin menyoroti surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 terkait rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027. Dalam gambaran umum yang disampaikan, terdapat penyesuaian pengurangan transfer pusat kepada Pemkab Merangin sekitar Rp 268 miliar.
Untuk menyiasati potensi penyempitan ruang fiskal akibat pemangkasan tersebut, Pemkab Merangin membuka opsi pendanaan melalui skema pinjaman daerah guna mempercepat pembangunan pada sektor pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Penyesuaian kebijakan anggaran ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
”Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” pungkasnya.(Edo)











