JAMBI, Jambiseru.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mengajak seluruh pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk memperkuat peran pedagang pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pasar tradisional memiliki posisi strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga kebutuhan pokok.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Jambi, yang berlangsung di Ballroom Maulidia Convention Center, Pematang Sulur, Kota Jambi, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa kondisi dan citra pasar turut memengaruhi kepercayaan masyarakat serta aktivitas perekonomian. Karena itu, ia berharap APPSI dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat kebersamaan, membangun komunikasi, serta memperjuangkan kepentingan para pedagang pasar.
“Pertumbuhan ekonomi kita sangat bergantung pada bagaimana kondisi para pelaku pasar. Kalau stigma terhadap pasar positif, tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kalau kondisi pasar tidak baik, hal itu juga akan memengaruhi perekonomian kita,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menghadirkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk membantu pedagang kecil melalui dukungan sarana usaha dan permodalan.
Salah satu upaya tersebut adalah program bantuan gerobak bagi pedagang kecil agar mereka memiliki fasilitas yang lebih baik untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
“Kita ingin membantu teman-teman pedagang agar bisa terus berusaha. Salah satunya melalui bantuan gerobak dan dukungan permodalan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraannya,” ungkapnya.
Gubernur Al Haris juga mengapresiasi terbentuknya kepengurusan APPSI Kota Jambi. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi pedagang, sekaligus mendukung berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APPSI, Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam arahannya menyampaikan bahwa APPSI memiliki arti penting dalam perjalanan organisasi dan pengabdian dirinya.
Ia menceritakan, sejak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum APPSI pada Agustus 2021, organisasi tersebut menjadi ruang pembelajaran dalam membangun kepemimpinan, kemampuan komunikasi publik, memperluas jaringan, serta mengenal berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, organisasi tidak hanya menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan anggota, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun persaudaraan.
“Berorganisasi itu tujuannya bukan hanya advokasi dan membela anggota ketika ada yang mengalami kesulitan. Lebih dari itu, organisasi adalah tempat silaturahmi. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya hanya kenal menjadi dekat, kemudian tumbuh rasa persaudaraan dan loyalitas,” tutur Sudaryono.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga mengajak seluruh pengurus APPSI di daerah untuk aktif menyampaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, pertanian, peternakan, infrastruktur, hingga persoalan distribusi dan ketersediaan bahan pangan.
Ia menegaskan bahwa APPSI harus mampu menjadi organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi pedagang pasar dan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan keterkaitan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi petani, peternak, pelaku UMKM, dan pedagang pasar.
Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran bahan baku program MBG secara nasional mencapai sekitar Rp145 triliun per tahun, dengan perputaran belanja bahan baku sekitar Rp500 miliar setiap hari.
Besarnya kebutuhan tersebut, lanjutnya, harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah.
“Perputaran anggaran sebesar Rp145 triliun ini harus dinikmati oleh petani kita, peternak kita, UMKM kita, dan pedagang pasar kita. Program MBG bukan hanya memberikan gizi yang baik kepada anak-anak sekolah, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemasok dan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, BGN tengah menyiapkan sistem digital melalui platform Loka MBG yang bertujuan memastikan kualitas, kuantitas, harga, serta transparansi pengadaan bahan baku bagi dapur MBG.
Melalui sistem tersebut, para penyedia bahan pangan dapat mengikuti proses verifikasi dan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi atau kerbau, ikan, telur, dan susu.
Sudaryono juga menekankan pentingnya tata kelola, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program MBG. Setiap pengelola dapur harus memastikan bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, serta seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap APPSI dapat mengambil bagian dalam mendukung ekosistem rantai pasok pangan nasional, sehingga keberadaan program MBG turut memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat daerah.
Melalui pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berharap DPD APPSI Kota Jambi dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik, memperkuat koordinasi antarpedagang, serta menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pasar yang lebih tertata, sehat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mendukung pembangunan nasional. (fok)











