APBD Muaro Jambi 2027 Disiapkan, Sekda Budhi Hartono Tekankan Prioritas dan Manfaat Nyata bagi Rakyat

apbd muaro jambi 2027
apbd muaro jambi 2027

Muaro Jambi, jambiseru.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara cermat, realistis, disiplin, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Budhi Hartono saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Budhi mengatakan,bahwa penyusunan APBD bukan sekadar rutinitas tahunan atau proses administratif untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

APBD, kata dia, merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan dan memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Penyusunan APBD harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memang dibutuhkan, memiliki manfaat yang jelas, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.

Seluruh usulan dari perangkat daerah perlu dievaluasi secara objektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak langsung terhadap masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

“Jangan memaksakan semua usulan harus masuk APBD. Dahulukan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pembangunan prioritas, serta program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” sampainya.

Budhi mengingatkan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk kehilangan arah dalam menjalankan pembangunan.

Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, mempertajam prioritas, dan meningkatkan kualitas perencanaan.

“Kalau kemampuan keuangan daerah kita terbatas, maka prioritas harus semakin jelas. Kita tidak bisa membiayai semua keinginan, tetapi kita harus memastikan kebutuhan yang paling penting dan mendesak tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan anggaran tidak boleh didasarkan pada keinginan semata tanpa memperhitungkan kemampuan riil keuangan daerah. Setiap rencana belanja harus disusun secara rasional, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan sumber pendanaan.

“Jangan menyusun anggaran hanya berdasarkan keinginan. Semua harus dihitung secara matang, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan diarahkan pada program yang benar-benar memberikan hasil. Anggaran yang baik bukanlah anggaran yang paling besar, melainkan anggaran yang paling tepat sasaran,” tegasnya.

Selain menyoroti penentuan prioritas belanja, Budhi Hartono juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan ketepatan dalam menyusun target pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, target PAD harus disusun berdasarkan potensi yang terukur, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta strategi pencapaian yang jelas.

Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dukungan perhitungan yang realistis justru dapat mengganggu kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Target pendapatan harus realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus mengetahui potensi yang benar-benar bisa digali, bagaimana strategi pencapaiannya, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Ia meminta perangkat daerah terkait untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi yang sah, optimalisasi sumber pendapatan, serta perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, dalam menyusun proyeksi pendapatan transfer, pemerintah daerah harus berpedoman pada informasi resmi dan ketentuan yang berlaku agar perencanaan anggaran tidak dibangun di atas asumsi yang belum memiliki kepastian.

“Jangan sampai kita merencanakan belanja yang besar, tetapi sumber pendanaannya belum jelas. Pendapatan harus dihitung secara hati-hati, sementara belanja harus dikendalikan dengan disiplin. Keduanya harus berjalan seimbang,” pesannya.

Budhi juga mengingatkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah merealisasikan pendapatan dan membelanjakan anggaran, tetapi juga oleh efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam arahannya, Budhi Hartono menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari hasil program dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Yang paling penting adalah apa hasilnya, apa yang berubah, dan apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah anggaran itu digunakan,” tegasnya.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus bisa dijelaskan manfaatnya. Kita harus mampu menunjukkan hasil dari setiap program yang dilaksanakan, bukan sekadar melaporkan berapa besar anggaran yang sudah terserap,” lanjutnya.

Menurut Budhi, pendekatan tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pengukuran hasil juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menentukan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Ia pun meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan program, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.

“Setiap OPD harus memahami bahwa anggaran yang dikelola merupakan amanah untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, program yang disusun harus jelas tujuannya, terukur hasilnya, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya,” katanya.

Lebih lanjut, Budhi menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Keselarasan tersebut dinilai penting agar kebijakan penganggaran setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Jangan sampai program yang kita anggarkan tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Semua harus terarah, terukur, dan saling mendukung. Kita ingin APBD menjadi instrumen yang benar-benar mendorong pencapaian target pembangunan Kabupaten Muaro Jambi,” ujarnya.

Budhi berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi dengan serius serta menerapkan materi yang diperoleh dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di masing-masing perangkat daerah.

“Manfaatkan kegiatan ini untuk memperkuat pemahaman kita bersama. Jangan sampai ada perbedaan persepsi yang berujung pada kesalahan dalam perencanaan maupun penganggaran. Kita ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan dan menghasilkan APBD yang berkualitas,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyusunan dokumen, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.

“Tujuan akhir kita bukan sekadar menyelesaikan dokumen APBD, tetapi memastikan anggaran tersebut benar-benar bekerja untuk masyarakat. Setiap keputusan anggaran harus memiliki alasan yang kuat, prioritas yang jelas, dan manfaat yang bisa dirasakan,” tandasnya.(uda)

Pos terkait