UPTD PPD Merangin Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong Pelayanan Samsat Lebih Cepat, Transparan, dan Humanis

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah diakses, dan humanis, UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kabupaten Merangin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Samsat UPTD PPD Kabupaten Merangin, Selasa (17/11/2026).
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah diakses, dan humanis, UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kabupaten Merangin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Samsat UPTD PPD Kabupaten Merangin, Selasa (17/11/2026).

Jambiseru.com, BANGKO – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah diakses, dan humanis, UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kabupaten Merangin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Samsat UPTD PPD Kabupaten Merangin, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur penyelenggara pelayanan publik, di antaranya UPTD PPD Kabupaten Merangin, Satlantas Polres Merangin, Jasa Raharja Kabupaten Merangin, BPPRD Kabupaten Merangin, Bank Jambi Cabang Bangko, tokoh masyarakat, pengguna layanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta perwakilan media massa.

Forum ini menjadi wadah komunikasi dan dialog antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan Samsat sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Dalam pembahasan forum, salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah evaluasi standar pelayanan Samsat. Peserta FKP mengusulkan agar jangkauan pelayanan diperluas melalui penambahan pos pelayanan dan Samsat Keliling (Samkel) di sejumlah kecamatan maupun desa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala UPTD PPD Samsat Merangin, Isro Andayani berharap, Pemerintah Kabupaten Merangin dapat meningkatkan dukungan terhadap pelayanan Samsat, terutama melalui bantuan pengadaan komputer, kendaraan operasional, serta fasilitas pos pelayanan bersama untuk pelayanan pajak daerah dan PKB.

Anda menambahkan, bahwa aspek transparansi juga menjadi sorotan penting. Masyarakat menginginkan informasi biaya pelayanan disampaikan secara terbuka, disertai persyaratan administrasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan di luar ketentuan.

“Forum juga mengusulkan peningkatan sosialisasi pembayaran PKB melalui berbagai saluran informasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tidak kalah penting, peserta mendorong adanya pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil melalui jalur antrean prioritas,”kata Anda.

Dari sisi sarana dan prasarana, sejumlah usulan perbaikan turut disampaikan, mulai dari penyediaan rak arsip untuk bagian cek fisik kendaraan, peningkatan penerangan di sekitar kantor, pembenahan papan nama gedung Samsat, hingga pemasangan pagar keliling untuk meningkatkan keamanan lingkungan kantor.

Peserta juga mendorong penambahan CCTV, penyediaan mesin nomor antrean, serta peningkatan fasilitas ramah disabilitas, termasuk ketersediaan kursi roda dan perbaikan akses jalan maupun jalur khusus bagi penyandang disabilitas.

Dalam forum tersebut, peningkatan sinergitas Tim Pembina Samsat juga menjadi perhatian bersama. UPTD PPD Kabupaten Merangin, Satlantas Polres Merangin, Jasa Raharja, dan Bank Jambi Cabang Bangko diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan komitmen kerja sama guna mempercepat proses pengesahan STNK serta pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sementara itu, terkait sinergitas dengan instansi pemerintah daerah, peserta mengusulkan penyediaan data opsen PKB secara spesifik per desa sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil PKB untuk desa-desa se-Kabupaten Merangin.

Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi balik nama kendaraan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, dan instansi vertikal. Rekonsiliasi data kendaraan dinas serta imbauan pembayaran PKB juga dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pelaksanaan sosialisasi pembayaran PKB diharapkan dapat diperluas melalui berbagai kegiatan, termasuk program Samsat Boyong Outlet (SABOT Kecamatan), kegiatan sosialisasi langsung, serta pemanfaatan media sosial.

Peserta forum turut menekankan pentingnya dukungan anggaran sarana prasarana dan operasional kesamsatan sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor PKS-35/BPKPD-2.2/X1/2024 tanggal 1 November 2024.

Seluruh masukan dan rekomendasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas pembahasan dalam forum, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh masing-masing pihak sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, UPTD PPD Kabupaten Merangin bersama seluruh unsur terkait menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin berkualitas, profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil kesepakatan forum tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Nomor S.314/BAPENDA-9.1/XI/2026 tertanggal 17 November 2026, yang selanjutnya menjadi pedoman dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Samsat Kabupaten Merangin.(Edo)

Pos terkait