JAMBI, Jambiseru.com – Tiga persoalan strategis di sektor energi menjadi perhatian serius Komisi XII DPR RI dalam audiensi bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pengelolaan sumber daya energi yang berdampak langsung terhadap kepentingan daerah.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Fasha turut menyuarakan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan tersebut secara konkret, terutama yang berkaitan dengan hak dan kepentingan Provinsi Jambi.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah Participating Interest (PI) Migas, termasuk porsi kepemilikan dan manfaat yang seharusnya dapat diterima pemerintah daerah dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Selain itu, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan pertambangan juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa masih terdapat hak daerah yang belum sepenuhnya diterima sesuai ketentuan. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar kontribusi sektor energi benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan Jambi.
Persoalan ketiga adalah aktivitas pertambangan batubara di Jambi, termasuk berbagai aspek tata kelola dan dampaknya terhadap daerah. Isu ini dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan sumber daya alam tetap berjalan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, serta penerimaan daerah.
Komisi XII DPR RI menegaskan, komitmennya untuk tidak berhenti pada penyerapan aspirasi. Berbagai persoalan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan melibatkan SKK Migas, Direktorat Jenderal Migas, operator, pemerintah daerah, DPRD, serta para pemangku kepentingan terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan secara lebih terukur, adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Fasha, perjuangan kepentingan daerah tidak cukup hanya dengan menyampaikan persoalan. Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah harus dikawal hingga menghasilkan kebijakan dan solusi yang nyata.
“Dari aspirasi daerah, menuju solusi bersama,” katanya. (uda)
