Oleh: Martayadi Tajuddin *
Isu yang menyebut Bank 9 Jambi bangkrut tidak memiliki dasar yang kuat secara empiris. Dalam analisis perbankan, kebangkrutan ditandai oleh ketidakmampuan memenuhi kewajiban kepada nasabah, terhentinya operasional, serta intervensi pembatasan dari regulator. Indikator-indikator tersebut tidak ditemukan dalam kasus Bank 9 Jambi.
Fakta yang terjadi menunjukkan adanya gangguan operasional akibat serangan siber, yang berdampak pada layanan digital seperti ATM dan mobile banking. Namun, layanan kantor cabang tetap berjalan, dan fungsi dasar perbankan tidak berhenti. Langkah penghentian sementara sistem digital justru merupakan prosedur standar mitigasi risiko untuk menjaga keamanan dan integritas data.
Lebih penting lagi, tidak terjadi penarikan dana besar-besaran (bank run). Ini menjadi indikator kunci bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Bank 9 Jambi tetap terjaga. Dalam banyak kasus kebangkrutan bank, kepanikan nasabah biasanya memicu rush yang mempercepat keruntuhan. Kondisi tersebut tidak terjadi di sini.
Komitmen bank untuk mengganti kerugian nasabah secara penuh juga menegaskan bahwa kondisi likuiditas dan kemampuan finansial masih dalam batas aman. Selain itu, pengawasan aktif dari otoritas keuangan menunjukkan bahwa mekanisme kontrol sistem perbankan tetap berjalan.
Peristiwa ini seharusnya dipahami sebagai gangguan teknis dalam konteks risiko digital, bukan krisis keuangan. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi menciptakan kepanikan yang tidak perlu.
Publik perlu mengedepankan rasionalitas dan literasi informasi. Stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh kinerja institusi, tetapi juga oleh kedewasaan masyarakat dalam menyikapi informasi. Dalam konteks ini, Bank 9 Jambi tidak sedang bangkrut—melainkan sedang melakukan pemulihan dan penguatan sistem.
Mengedepankan fakta adalah langkah paling tepat untuk menjaga kepercayaan publik tetap utuh.(*)
* Martayadi Tajuddin *
Pengamat Kebijakan Publik & Pembangunan Infrastruktur
