DPRD Muaro Jambi Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Tekankan Perbaikan Lintas Sektor

DPRD Muaro Jambi Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Tekankan Perbaikan Lintas Sektor
DPRD Muaro Jambi Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Tekankan Perbaikan Lintas Sektor.Foto: Istimewa

MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang digelar pada Kamis (30/4/26), menjadi momentum penting dalam siklus pemerintahan daerah.

Dalam forum tersebut, DPRD secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Aidi Hatta bersama jajaran pimpinan dewan, serta dihadiri oleh Bupati Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi Mahir, unsur Forkopimda, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Aidi Hatta menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, khususnya Pasal 19 dan 20.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan strategis serta perencanaan anggaran ke depan.

“Rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.

Ia menegaskan, rekomendasi yang disusun DPRD harus menjadi rujukan serius bagi pemerintah daerah.

“Kami ingin setiap catatan ini ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar dokumen, tapi arah perbaikan. Banyak sektor yang masih perlu dibenahi secara konkret,” sampainya.

Aidi juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“OPD harus membaca rekomendasi ini sebagai cermin. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, itu sudah kami tuangkan secara jelas,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara panitia kerja, Robinson Sirait, memaparkan secara rinci berbagai catatan strategis yang dihasilkan dari pembahasan lintas komisi. Ia menyebut hampir seluruh OPD menjadi sasaran evaluasi DPRD.

“Kami memberikan catatan kepada hampir semua OPD, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan dasar lainnya. Ini bentuk komitmen DPRD dalam mendorong perbaikan menyeluruh,” kata Robinson.

Di sektor pendidikan, Robinson menyoroti kondisi sarana dan prasarana yang dinilai masih jauh dari memadai.

“Kami menemukan masih banyak sekolah yang kekurangan MCK, air bersih, jaringan internet, bahkan pagar sekolah. Ini kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” tutupnya. (red)

Pos terkait