JAMBI. Jambiseru.com – Memaknai 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya tentang memasang bendera merah putih, mengikuti upacara, atau merayakan kemerdekaan dengan berbagai perlombaan. Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana kehidupan rakyat setelah 81 tahun Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat. Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, sebuah tema yang membawa pesan besar tentang cita-cita kehidupan berbangsa.
Kata “merdeka” memiliki makna yang sangat luas. Merdeka berarti bangsa memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri, tetapi kemerdekaan juga seharusnya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Rakyat ingin bekerja dengan tenang, mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mempunyai kesempatan membuka usaha, mendapatkan pekerjaan, serta mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus dihimpit beban ekonomi.
Karena itu, ketika berbicara tentang kemerdekaan, kita tidak bisa hanya melihatnya dari sisi politik dan sejarah. Ada kemerdekaan sosial dan ekonomi yang juga harus diperjuangkan. Salah satunya adalah bagaimana negara membangun sistem penerimaan yang kuat tanpa membuat masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah dan menengah, merasa semakin berat dalam menjalani kehidupan.
Kemerdekaan Harus Dirasakan Rakyat
Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah perjuangan panjang para pahlawan. Mereka berjuang bukan hanya agar bendera merah putih dapat berkibar, tetapi juga agar bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri.
Kini, setelah 81 tahun perjalanan kemerdekaan, tantangannya tentu berbeda. Tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk kolonialisme seperti masa lalu, tetapi masyarakat menghadapi persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu tekanan ekonomi, biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan, kebutuhan pendidikan, harga kebutuhan pokok, serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi.
Maka, ukuran kemerdekaan pada masa sekarang juga harus dilihat dari kemampuan rakyat menjalani kehidupan dengan layak.
Seorang pekerja yang mendapatkan penghasilan cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya tentu memiliki pengalaman kemerdekaan yang berbeda dengan seseorang yang setiap bulan harus berjuang keras hanya untuk membayar kebutuhan dasar.
Begitu juga pelaku usaha kecil. Mereka tentu ingin usahanya berkembang, memperoleh pelanggan, mendapatkan akses permodalan, dan memiliki kepastian dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai berbagai kewajiban dan pungutan justru membuat ruang mereka untuk berkembang semakin sempit.
Pajak Penting, Tetapi Jangan Memberatkan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pembicaraan mengenai pajak tidak semestinya diarahkan pada penolakan terhadap kewajiban warga negara secara keseluruhan.
Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana sistem perpajakan dirancang secara adil.
Pajak harus mampu menjadi instrumen pembangunan tanpa membuat masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas semakin terbebani. Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam menentukan siapa yang membayar, berapa besar kewajibannya, serta bagaimana penerimaan tersebut kembali memberikan manfaat kepada masyarakat.
Rakyat tentu dapat memahami bahwa negara membutuhkan sumber pendapatan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, irigasi, transportasi, keamanan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.
Namun masyarakat juga memiliki harapan agar beban tersebut diberikan secara proporsional.
Jangan sampai masyarakat kecil yang penghasilannya pas-pasan merasa bahwa kemerdekaan hanya menjadi perayaan setiap bulan Agustus, sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka terus menghadapi beban ekonomi yang semakin berat.
Makna “Adil” dalam Kemerdekaan
Tema resmi HUT ke-81 RI adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Kata “adil” menjadi sangat penting ketika kita berbicara mengenai kebijakan ekonomi dan pajak.
Keadilan bukan berarti semua orang harus membayar dengan jumlah yang sama. Keadilan justru berarti kewajiban disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing.
Masyarakat berpenghasilan rendah tentu tidak bisa diperlakukan sama dengan kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi sangat besar. Pelaku usaha mikro juga mempunyai kemampuan berbeda dibandingkan perusahaan besar.
Karena itu, sistem perpajakan idealnya memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bertahan dan berkembang.
Kita ingin melihat warung kecil tumbuh menjadi usaha yang lebih besar. Kita ingin pedagang pasar mampu meningkatkan pendapatan. Kita ingin petani, nelayan, pekerja, pengemudi, pengrajin, dan pelaku ekonomi kreatif memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan.
Kemerdekaan ekonomi harus membuka pintu kesempatan, bukan justru membuat masyarakat takut untuk mengembangkan usaha.
Jangan Sampai Rakyat Takut Berusaha
Salah satu tanda ekonomi yang sehat adalah ketika masyarakat berani berusaha.
Orang membuka warung karena yakin ada peluang. Anak muda membangun bisnis digital karena melihat masa depan. Petani meningkatkan produksi karena yakin hasilnya bisa memberikan keuntungan. Pedagang memperluas usaha karena percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa lebih banyak pelanggan.
Semangat seperti itu harus dijaga.
Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian. Regulasi harus jelas, pelayanan harus sederhana, dan kewajiban harus mudah dipahami.
Bagi masyarakat kecil, urusan administrasi yang rumit saja sudah dapat menjadi hambatan. Jika kemudian mereka menghadapi beban biaya yang tidak sebanding dengan kemampuan usaha, semangat untuk berkembang bisa menurun.
Karena itu, kemerdekaan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh.
Pajak Harus Kembali kepada Rakyat
Masyarakat juga tentu ingin melihat dengan jelas manfaat dari pajak yang mereka bayarkan.
Ketika rakyat membayar kewajiban kepada negara, mereka berharap uang tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan kembali dalam bentuk pelayanan serta pembangunan.
Jalan yang baik, sekolah yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah diakses, transportasi yang aman, air bersih, fasilitas umum, serta perlindungan sosial merupakan bagian dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, persoalan pajak sebenarnya tidak hanya mengenai berapa besar uang yang masuk ke kas negara. Persoalan yang sama pentingnya adalah bagaimana uang tersebut dikelola.
Semakin masyarakat melihat manfaat pembangunan secara nyata, semakin kuat pula kepercayaan terhadap negara.
Sebaliknya, jika masyarakat merasa terus dibebani tetapi tidak melihat peningkatan pelayanan, rasa ketidakadilan bisa muncul.
Kemerdekaan Ekonomi untuk Generasi Muda
Makna kemerdekaan juga harus dikaitkan dengan masa depan generasi muda.
Anak muda Indonesia membutuhkan kesempatan untuk belajar, bekerja, berwirausaha, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka membutuhkan ekosistem yang memungkinkan kreativitas dan produktivitas berkembang.
Jangan sampai generasi muda tumbuh dalam situasi ketika mendapatkan pekerjaan sulit, biaya pendidikan mahal, biaya hidup meningkat, sementara kesempatan ekonomi semakin terbatas.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar angka penerimaan, tetapi juga memperhatikan daya beli dan kemampuan masyarakat menciptakan penghasilan.
Pajak dan kebijakan fiskal harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar, yaitu membangun perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.
Negara membutuhkan penerimaan, tetapi rakyat juga membutuhkan ruang untuk bertumbuh.
Keduanya tidak harus dipertentangkan.
Indonesia Berdaulat Berarti Berdaya Secara Ekonomi
Kedaulatan sebuah negara tidak hanya terlihat dari kemampuan menjaga wilayah dan menentukan kebijakan politik. Kedaulatan juga berkaitan erat dengan kekuatan ekonomi.
Negara yang masyarakatnya kuat secara ekonomi akan memiliki fondasi yang lebih kokoh.
Karena itu, cita-cita “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang membuat masyarakat semakin produktif. Tema resmi HUT ke-81 tersebut memang dirancang sebagai identitas utama peringatan kemerdekaan 2026. Pemerintah juga menjelaskan bahwa identitas visualnya membawa gagasan kolektif, gotong royong, sinergi, koneksi, dan keberlanjutan untuk membangun negeri.
Semangat gotong royong tersebut seharusnya juga tercermin dalam kebijakan ekonomi.
Negara dan rakyat harus berjalan bersama.
Rakyat memenuhi kewajibannya, sementara negara memberikan perlindungan, pelayanan, kesempatan, dan kepastian.
Bukan Berarti Negara Tanpa Pajak
Harapan agar tidak ada pajak yang memberatkan rakyat tidak harus dimaknai sebagai keinginan agar Indonesia menjadi negara tanpa pajak sama sekali.
Yang lebih penting adalah menciptakan sistem yang manusiawi, adil, transparan, dan sesuai kemampuan masyarakat.
Negara tetap membutuhkan penerimaan. Pembangunan membutuhkan anggaran. Pelayanan publik juga membutuhkan biaya.
Namun penerimaan negara harus dicari dengan cara yang tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pemerintah dapat memperkuat kepatuhan dari kelompok yang memang memiliki kemampuan membayar, memperbaiki administrasi, menutup kebocoran, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan penerimaan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
Dengan cara tersebut, negara dapat memiliki penerimaan yang kuat tanpa harus membuat masyarakat kecil merasa semakin tertekan.
Kemerdekaan dan Daya Beli Masyarakat
Kemerdekaan juga erat kaitannya dengan daya beli.
Apa artinya penghasilan meningkat jika sebagian besar habis untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan dasar? Apa artinya ekonomi tumbuh jika masyarakat tidak merasakan peningkatan kualitas hidup?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak menjadi bahan renungan pada usia 81 tahun Indonesia merdeka.
Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya terlihat dalam angka statistik. Pertumbuhan juga harus terasa di pasar tradisional, warung makan, toko kecil, usaha rumahan, desa, perkotaan, dan rumah tangga.
Ketika masyarakat mampu membeli kebutuhan dengan lebih mudah, menabung, menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, membuka usaha, dan memiliki sedikit ruang untuk menikmati hasil kerja, di situlah kemakmuran mulai terasa.
Rakyat Ingin Negara Hadir dengan Bijaksana
Rakyat tidak selalu meminta sesuatu yang berlebihan. Banyak masyarakat hanya ingin kehidupan yang lebih tenang.
Mereka ingin bekerja tanpa rasa takut. Mereka ingin usaha berjalan tanpa aturan yang membingungkan. Mereka ingin mendapatkan pelayanan publik yang baik. Mereka ingin anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.
Dan tentu saja, mereka ingin kewajiban kepada negara tidak membuat kehidupan menjadi semakin berat.
Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengambil dari rakyat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengelola sumber daya secara bijaksana, mengumpulkan penerimaan secara adil, kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Itulah semangat kemerdekaan yang seharusnya terus diperjuangkan.
81 Tahun Merdeka, Saatnya Memperkuat Keadilan
Usia 81 tahun merupakan perjalanan yang panjang. Indonesia telah melewati berbagai periode sejarah, krisis, perubahan pemerintahan, perkembangan teknologi, serta perubahan ekonomi global.
Namun cita-cita kemerdekaan tetap sama: menciptakan kehidupan bangsa yang lebih baik.
Karena itu, peringatan HUT ke-81 RI tidak seharusnya berhenti pada seremoni.
Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan memiliki tujuan yang konkret. Pemerintah sendiri menyebut logo HUT ke-81 yang dipilih masyarakat sebagai simbol yang menempatkan rakyat sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Jika rakyat menjadi fondasi, maka suara dan kondisi rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.
Termasuk ketika pemerintah merancang kebijakan perpajakan.
Harapan untuk Indonesia ke Depan
Pada usia 81 tahun, kita tentu berharap Indonesia semakin maju. Namun kemajuan tidak cukup hanya dilihat dari gedung tinggi, jalan baru, teknologi modern, atau pertumbuhan ekonomi.
Kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika semakin banyak rakyat mampu hidup layak.
Kita ingin melihat masyarakat kecil naik kelas. Kita ingin melihat usaha mikro berkembang. Kita ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas. Kita ingin lapangan kerja semakin luas. Kita ingin pelayanan publik semakin baik.
Dan dalam proses menuju semua itu, jangan sampai beban masyarakat justru semakin berat.
Pajak sebagai instrumen negara harus tetap memiliki fungsi pembangunan, tetapi penerapannya perlu memperhatikan kemampuan masyarakat. Kebijakan yang adil bukan kebijakan yang mengambil sebanyak-banyaknya, melainkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan rakyat.
Merdeka dari Beban yang Tidak Perlu
Pada akhirnya, makna kemerdekaan dapat kita lihat dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan dengan bermartabat.
Merdeka berarti memiliki kesempatan untuk bekerja. Merdeka berarti mempunyai peluang untuk berusaha. Merdeka berarti bisa mendapatkan pendidikan. Merdeka berarti memperoleh pelayanan kesehatan. Merdeka berarti dapat hidup aman dan memiliki masa depan.
Termasuk merdeka dari beban-beban yang sebenarnya dapat dihindari melalui kebijakan yang lebih adil dan bijaksana.
Karena itu, memasuki 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, harapan sederhana yang layak disampaikan adalah agar pembangunan terus berjalan tanpa mengorbankan daya hidup masyarakat.
Indonesia harus menjadi negara yang kuat, tetapi kekuatan tersebut harus dibangun bersama rakyat.
Negara membutuhkan pajak, tetapi rakyat membutuhkan keadilan.
Negara membutuhkan penerimaan, tetapi masyarakat membutuhkan ruang untuk berkembang.
Negara membutuhkan pembangunan, tetapi pembangunan harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Inilah salah satu cara memaknai kemerdekaan pada era sekarang.
Bukan sekadar merayakan 17 Agustus, tetapi memastikan setiap warga negara benar-benar merasakan hasil dari kemerdekaan.
81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur: negara yang memiliki penerimaan kuat, tetapi tidak menjadikan pajak sebagai beban yang menghimpit rakyat.
Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang bebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga tentang menghadirkan kehidupan yang layak, kesempatan yang adil, ekonomi yang sehat, dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. (red/berbagai sumber)
