Opini: Ketika Masuk Sekolah Negeri Terasa Lebih Sulit daripada Mencari Kerja
Ironis rasanya melihat anak-anak di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, yang baru saja menamatkan pendidikan SMP harus dihadapkan pada persoalan rumit hanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara justru terasa penuh dengan berbagai sekat administrasi.
Jalur domisili yang digadang-gadang sebagai solusi pemerataan pendidikan ternyata tidak selalu berpihak kepada masyarakat. Ketika mendaftar ke SMAN 1 Merangin, sistem menolak karena wilayah Desa Kungkai dianggap tidak masuk dalam cakupan domisili sekolah tersebut. Begitu pula jika mencoba mendaftar ke SMAN 6 atau SMKN 1 Merangin melalui jalur yang sama, hasilnya tetap kandas di sistem.
Pilihan berikutnya adalah jalur prestasi. Namun, jalur ini tentu tidak bisa menjadi solusi bagi semua anak. Persaingan sangat ketat dan hanya mereka yang memiliki nilai akademik tinggi atau prestasi tertentu yang memiliki peluang lebih besar. Sementara jalur afirmasi dan mutasi memiliki syarat-syarat khusus yang juga tidak dapat diakses oleh semua calon peserta didik.
Pertanyaannya, apakah sistem seperti ini benar-benar telah memenuhi rasa keadilan? Jangan sampai regulasi yang dibuat untuk menciptakan pemerataan justru melahirkan ketimpangan baru. Anak-anak yang memiliki semangat untuk belajar seharusnya tidak kehilangan kesempatan hanya karena terbentur batas administrasi dan aturan zonasi.
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan penerimaan peserta didik, khususnya bagi desa-desa yang berada di wilayah yang aksesnya lebih dekat ke sekolah tertentu tetapi tidak diakomodasi dalam sistem. Kebijakan pendidikan semestinya mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar batas wilayah pada peta.
Sebab pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan satu hal: akses pendidikan yang mudah, adil, dan tidak mempersulit anak-anak untuk meraih masa depan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa mengurus masuk sekolah negeri kini lebih rumit daripada melamar pekerjaan. Bukankah tugas negara adalah membuka jalan bagi pendidikan, bukan mempersempitnya?
