JAMBISERU.COM – Praperadilan Kivlan Zein ditolak Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur. Senihngga status tersangka Kivlan Zein sah.
BACA JUGA : Pertamina Imbau Tidak Menggoyang Mobil saat Isi Bensin, Ternyata Bahaya
Hakim juga menyatakan penerapan status tersangka Kivlan Zein oleh Kepolisian sudah sesuai prosedur. Penetapan tersangka sudah didasari bukti permulaan yang cukup.
“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Guntur, dilansir dari laman Suara.com (media partner Jambiseru.com), Selasa (30/7/2019).
Sementara itu, Kivlan urung hadir dalam agenda putusan praperadilan hari ini. Sebab, mantan Kepala Staf Kostrad tersebut sedang sakit.
“Beliau sedang kurang enak badan kemarin saat ketemu saya tensinya 100/70 jadi beliau sedang saat ini istriahat.” Kata kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta saat dikonfirmasi.
Polisi telah menetapkan Kivlan Zen sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan pengembangan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019.
Kivlan kemudian ditahan di Rutan Guntur Polda Metro Jaya sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi selanjutnya memperpanjang masa penahanan Kivlan selama 40 hari terhitung sejak Selasa (18/6/2019) lalu.
Kivlan mengajukan praperadilan untuk menggugat Polda Metro Jaya karena keberatan terhadap status tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Mantan Kastaf Komando Strategi TNI AD itu melalui kuasa hukumnya, Tonin Tachta, memohon majelis hakim untuk menggugurkan status tersangka kliennya karena dinilai cacat prosedur. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.
Dalam permohonannya, sebanyak empat saksi dan ahli dari pihak Kivlan telah memberikan keterangan dalam sidang. Sementara itu, dua saksi ahli dari Polda Metro Jaya juga sudah memberikan keterangan.
BACA JUGA : Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Optimistis Gugatannya Dikabulkan Hakim
Kivlan juga didampingi oleh Tim Pembela Hukum (TPH) dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang praperadilan tersebut. (ndy)
