MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Langkah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menata pengelolaan sumur minyak rakyat mendapat perhatian positif serta apresiasi dari Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait.
Kerja sama antara PT Muaro Jambi Unggul Perseroda dengan Pertamina dinilai menjadi momentum penting untuk mengubah aktivitas sumur minyak rakyat yang selama ini rawan menjadi sektor yang lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta daerah.
Robinson Sirait, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, legalitas pengelolaan sumur minyak rakyat harus menjadi pintu masuk untuk membangun tata kelola yang lebih profesional, bukan sekadar memberikan status resmi terhadap aktivitas yang selama ini berjalan di tengah masyarakat.
“Ini langkah yang sangat baik. Kita berharap kerja sama ini benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat, terutama para pekerja dan pengelola sumur minyak rakyat. Jangan sampai legalitas hanya sebatas administrasi, tetapi harus diikuti dengan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Robinson, Senin (24/8) siang.
Ia menilai keterlibatan BUMD dalam pengelolaan sumur minyak rakyat dapat menjadi instrumen penting bagi daerah untuk memastikan potensi ekonomi sektor tersebut tidak berjalan tanpa arah.
Menurut Robinson, DPRD akan mendorong agar pemerintah daerah memastikan seluruh proses pengelolaan dilakukan secara transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Dari sisi DPRD, kita tentu mendukung selama orientasinya jelas, yaitu masyarakat sejahtera, daerah mendapatkan manfaat dan negara juga memperoleh kontribusi. Yang paling penting, jangan mengabaikan keselamatan pekerja dan lingkungan,” sampainya.
Robinson juga menyoroti aspek keselamatan kerja. Selama ini, aktivitas sumur minyak rakyat memiliki risiko tinggi apabila dilakukan tanpa standar operasional dan pengawasan yang memadai.
Karena itu, ia berharap kerja sama dengan Pertamina tidak berhenti pada persoalan teknis produksi, tetapi juga menyentuh peningkatan kapasitas para pekerja di lapangan.
“Pekerja harus mendapatkan edukasi dan standar keselamatan yang jelas. Kalau memang sekarang sudah masuk dalam tata kelola resmi, maka standar keselamatannya juga harus naik. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang bekerja dengan risiko besar tanpa perlindungan yang memadai,” ujarnya.
Selain keselamatan, Politisi PAN DPRD Muaro Jambi ini menilai, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumur minyak rakyat.
Pemerintah daerah bersama BUMD, menurutnya, perlu memastikan aktivitas produksi tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, keberadaan badan usaha resmi juga dinilai membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tata kelola yang jelas dan transparan, potensi ekonomi dari sektor minyak rakyat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
“Ini harus menjadi win-win solution. Masyarakat mendapat kepastian dan penghasilan yang lebih baik, daerah memperoleh manfaat ekonomi, sementara pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam koridor aturan dan memperhatikan kepentingan lingkungan,” jelasnya.
Robinson menyampaikan, bahwa DPRD Muaro Jambi siap menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terbitnya legalitas, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“DPRD akan melihat dan mengawal bagaimana implementasinya. Kita ingin ada perubahan nyata. Yang sebelumnya tidak tertata menjadi tertata, yang berisiko menjadi lebih aman, dan yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Muaro Jambi,” tandasnya. (uda)
