Wabup Muaro Jambi Gaspol Kendalikan Inflasi dan Kawal Program 3 Juta Rumah

Wabup Muaro Jambi Gaspol Kendalikan Inflasi dan Kawal Program 3 Juta Rumah
Wabup Muaro Jambi Gaspol Kendalikan Inflasi dan Kawal Program 3 Juta Rumah.Foto: Ist

MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Junaidi H. Mahir tak ingin Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sekadar menjadi penonton dalam isu besar nasional, inflasi dan penyediaan hunian rakyat, Senin (09/02/2026).

ia memimpin langsung keikutsertaan daerahnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah, melalui sambungan virtual dari ruang rapat Sekretaris Daerah.

Didampingi Budhi Hartono, Junaidi mengikuti arahan jajaran pemerintah pusat yang menekankan dua agenda krusial: menjaga stabilitas harga pangan dan mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, bagi Junaidi, rapat bukan sekadar formalitas daring.

“Langkah konkret terus kita lakukan, mulai dari pemantauan stok hingga memastikan distribusi barang tidak terhambat, guna menjaga daya beli masyarakat Muaro Jambi tetap stabil,” ujarnya tegas.

Dalam forum itu, pemerintah pusat mengingatkan daerah agar mewaspadai fluktuasi harga energi dan lonjakan pangan musiman. Muaro Jambi, menurut Junaidi, sudah bergerak lebih dulu. Pemantauan harga komoditas pokok di pasar tradisional dilakukan rutin, dengan pelibatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia menegaskan, stabilitas harga bukan sekadar angka statistik, melainkan soal ketahanan rumah tangga.

“Distribusi harus lancar. Stok harus terpantau. Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya,” katanya.

Selain inflasi, rapat juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah—agenda strategis nasional untuk memperluas akses hunian layak.

Sekda Budhi Hartono menyatakan Pemkab siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan target pusat. Fokusnya: pemetaan lahan potensial dan penyederhanaan perizinan bagi pengembang perumahan rakyat.

“Program ini amanat nasional. Kami akan fasilitasi data pendukung dan pastikan regulasi di tingkat kabupaten tidak menjadi hambatan,” ujar Budhi. (uda)

Pos terkait