JAMBI, Jambiseru.com – Ironi terjadi di Provinsi Jambi. Sebagai salah satu daerah penghasil gas, ketersediaan LPG 3 kilogram untuk masyarakat justru dinilai masih minim. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan antrean LPG 3 kilogram masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Persoalan ini disoroti Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Syarif Fasha. Dalam rapat bersama jajaran Kementerian ESDM, Fasha meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap rasio alokasi LPG 3 kilogram untuk Provinsi Jambi.
Fasha mengungkapkan, berdasarkan data yang dicermatinya, rasio LPG 3 kilogram di Jambi hanya berada di angka sekitar 1,9. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain di wilayah Sumatera bagian Selatan.
“Kalau kita bandingkan dengan provinsi di wilayah Sumbagsel, Sumatera Selatan itu rasionya sudah sekitar 3,5 berdasarkan data BPS. Lampung sekitar 2,7, Bengkulu 3,1, Bangka Belitung 3,4. Sementara Jambi hanya 1,9,” kata Fasha.
Menurutnya, rendahnya rasio tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi pemerintah, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram terus meningkat.
Fasha mengatakan, dirinya bersama pihak terkait juga telah melakukan verifikasi terhadap kondisi di lapangan. Hasilnya, persoalan antrean LPG yang terjadi di Jambi bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi juga berkaitan dengan besaran alokasi yang tersedia.
“Kami heran kenapa di Jambi ini masih banyak terdapat antrean gas elpiji. Ternyata setelah kami verifikasi ke lapangan, memang rasionya masih sangat minim,” tegasnya.
Karena itu, Fasha meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) agar melakukan penyesuaian rasio LPG 3 kilogram bagi Provinsi Jambi.
Namun, Fasha menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta penambahan secara berlebihan. Ia hanya berharap Jambi mendapatkan alokasi yang lebih proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak minta dinaikkan lebih dari batas, misalnya 3,9 atau 3,7. Kami hanya minta disesuaikan. Minimal samalah dengan Bengkulu, 3,1,” katanya.
Menurut Fasha, kondisi tersebut menjadi semakin ironis karena Bengkulu yang bukan merupakan daerah penghasil gas justru memiliki rasio LPG 3 kilogram yang lebih tinggi dibandingkan Jambi.
“Bengkulu saja tidak ada gasnya bisa 3,1. Sementara Jambi sebagai salah satu daerah penghasil gas hanya 1,9. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Fasha berharap pemerintah pusat dapat merespons persoalan tersebut dengan segera agar masyarakat Jambi tidak terus menghadapi kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan segera mengirimkan surat resmi terkait permohonan penyesuaian alokasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Surat Gubernur nanti akan menyusul dalam waktu dekat ini, Pak Dirjen,” pungkas Fasha. (uda)
