JAMBI, Jambiseru.com – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang digagas langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, hari ini.
Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi besar, mempertemukan seluruh aktor kunci yang selama ini bekerja di lapangan namun belum terorkestrasi secara optimal.
“MBG ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia butuh orkestrasi kerja sama yang luar biasa,” kata Wali Kota Jambi, Maulana.
Rapat tersebut mempertemukan unsur inti pelaksana MBG mulai dari Korwil MBG, SPPI, hingga SPPG-yang mayoritas diisi anak-anak muda terlatih dan telah memahami standar operasional prosedur (SOP).
Selain itu, hadir pula para investor mitra penyandang dana, distributor bahan pokok, serta perwakilan kelompok karyawan SPPG yang setiap unitnya menyerap sekitar 47 tenaga kerja.
Menurut Wali Kota Jambi, Maulana, tantangan MBG bukan hanya pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan bahan pokok agar tidak memicu inflasi dan kelangkaan di pasar.
“Jangan sampai MBG jalan, tapi ibu-ibu di pasar justru kesulitan bahan pokok. Ini harus kita jaga bersama,” jelasnya.
Tak kalah penting, diskusi juga mengupas filosofi SOP MBG agar tidak kaku di lapangan. Wali Kota membuka peluang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal Jambi yang bahkan bisa menjadi rujukan kebijakan nasional.
“Realitas di lapangan itu penting didengar. Bisa jadi dari Jambi lahir praktik baik untuk Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak diberi ruang menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan secara terbuka. Pemerintah Kota Jambi selanjutnya akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu strategis, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, kondisi riil di lapangan bersama RT dan lurah, hingga pengelolaan lingkungan.
“Ini bukan pertemuan seremonial. Akan kita tindak lanjuti lewat grup-grup kecil yang fokus menyelesaikan masalah,” sebutnya.
Pemkot Jambi menargetkan akselerasi signifikan. Dari 38 dapur MBG yang saat ini beroperasi, jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 74 dapur pada Juni mendatang. Cakupan penerima manfaat juga akan melonjak drastis, dari 94.000 orang menjadi sekitar 274.000 penerima, meliputi anak sekolah, ibu hamil, serta guru sesuai kebijakan terbaru.
Isu lingkungan turut menjadi perhatian serius. Pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG akan dibahas secara khusus bersama unsur lingkungan hidup.
“Semua ini adalah tanggung jawab kepala daerah. MBG harus memberi manfaat sosial, ekonomi, dan tetap ramah lingkungan,” pungkasnya. (uda)
