Oleh: Martayadi Tajuddin *
Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik kembali dihadapkan pada fenomena yang semakin menguat di era digital: percepatan arus informasi yang kerap tidak diiringi dengan kedalaman verifikasi. Kasus yang menimpa Dr. Dedek Kusnadi menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sebuah peristiwa personal dapat dengan cepat bertransformasi menjadi konsumsi publik, bahkan sebelum kejelasan fakta benar-benar terbangun secara utuh.
Dalam perspektif kebijakan publik dan tata kelola institusi, situasi seperti ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas: bagaimana institusi merespons tekanan opini publik tanpa kehilangan pijakan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan rasionalitas.
Fenomena yang terjadi hari ini menunjukkan kecenderungan menguatnya apa yang dalam literatur disebut sebagai trial by media, yakni proses penghakiman sosial yang berlangsung di ruang publik sebelum melalui mekanisme pembuktian yang sah dan berimbang. Dalam situasi seperti ini, persepsi sering kali mengambil alih posisi fakta, sementara klarifikasi hadir dalam posisi yang defensif dan terlambat.
Padahal, dalam kerangka negara hukum dan tata kelola kelembagaan yang baik, terdapat prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Prinsip ini bukan sekadar norma hukum, melainkan fondasi etik yang seharusnya juga menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Di sinilah pentingnya menghadirkan perspektif yang lebih jernih kepada publik. Bahwa tidak setiap informasi yang beredar—meskipun tampak meyakinkan secara visual atau emosional—dapat langsung diposisikan sebagai kebenaran final. Ada proses, ada konteks, dan ada ruang klarifikasi yang harus dihormati.
Kita perlu mengakui bahwa di era digital, publik tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga sekaligus produsen dan distributor opini. Dalam posisi tersebut, terdapat tanggung jawab etik yang melekat: untuk tidak serta-merta memberikan vonis sosial terhadap seseorang sebelum fakta terverifikasi secara utuh.
Vonis sosial yang terburu-buru bukan hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga dapat menciptakan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan, bahkan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Lebih jauh, hal ini juga membentuk budaya publik yang reaktif, emosional, dan kurang memberi ruang bagi rasionalitas.
Jika dibiarkan, pola ini akan mengikis kualitas diskursus publik kita. Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran gagasan yang sehat, melainkan berubah menjadi ruang penghakiman yang cepat namun dangkal.
Dalam konteks kasus yang berkembang, klarifikasi yang telah disampaikan oleh pihak yang bersangkutan, serta penguatan dari kuasa hukum mengenai keberadaan saksi dan kronologi kejadian, menunjukkan bahwa realitas memiliki kompleksitas yang tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal.
Di titik inilah institusi diuji: apakah akan mengambil keputusan berbasis tekanan opini sesaat, atau tetap berdiri pada koridor due process, verifikasi internal, serta pertimbangan etik yang matang.
Sebagai pengamat kebijakan publik dan tata kelola institusi, saya memandang bahwa respons yang terlalu reaktif—terutama yang berujung pada sanksi prematur—berpotensi menciptakan preseden yang kurang sehat. Institusi dapat terjebak dalam pola “defensive governance”, yaitu kebijakan yang diambil bukan karena kebenaran substantif, melainkan demi meredam tekanan publik jangka pendek.
Pendekatan seperti ini, dalam jangka panjang, berisiko merusak ekosistem akademik dan profesional. Institusi pendidikan, khususnya, seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi rasionalitas, integritas, dan keadilan prosedural.
Sebaliknya, pendekatan yang lebih elegan dan berkelas adalah dengan mengedepankan mekanisme klarifikasi internal yang transparan, independen, dan berbasis bukti. Institusi perlu memastikan bahwa setiap keputusan diambil melalui proses yang adil, tidak bias, dan tidak terdistorsi oleh tekanan eksternal.
Lebih jauh, penting pula untuk membedakan secara tegas antara ranah personal dan ranah profesional, sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik atau hukum yang terbukti secara sah. Tanpa batas yang jelas, institusi berisiko memasuki wilayah privat individu secara berlebihan.
Pada saat yang sama, publik juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Kedewasaan publik dalam menyikapi informasi akan sangat menentukan kualitas demokrasi dan kehidupan sosial kita. Menahan diri untuk tidak terburu-buru menghakimi, memberi ruang bagi klarifikasi, serta mengedepankan nalar kritis adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga yang beradab.
Momentum ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa di tengah derasnya arus informasi, kecepatan bukanlah satu-satunya nilai. Kejernihan, kehati-hatian, dan keadilan justru menjadi jauh lebih penting.
Pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh institusi, serta cara publik merespons suatu peristiwa, akan menjadi cermin kualitas kita sebagai masyarakat. Apakah kita memilih jalan yang cepat namun emosional, atau jalan yang lebih tenang, rasional, dan bermartabat.
Karena keadilan yang tergesa-gesa, sering kali justru menjauh dari kebenaran.(*)
* Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kelola Institusi Jambi
