Oleh: Martayadi Tajuddin *
Dalam diskursus pembangunan daerah, kualitas infrastruktur jalan kerap dijadikan indikator paling kasat mata untuk menilai kinerja pemerintah. Jalan yang mulus dianggap sebagai keberhasilan, sementara kerusakan segera diasosiasikan dengan kegagalan. Namun, cara pandang semacam ini sering kali luput mempertimbangkan satu variabel krusial: kapasitas fiskal daerah.
Dalam konteks Provinsi Jambi, membaca kondisi ruas jalan tidak bisa dilakukan secara hitam-putih. Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki, kemampuan pemerintah provinsi dalam menjaga sebagian besar ruas jalan tetap layak dan fungsional, terutama pada momentum krusial seperti arus mudik dan balik Lebaran, justru menjadi poin yang layak diapresiasi.
Realitasnya, tidak semua ruas jalan berada dalam kondisi sempurna. Beberapa titik masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari penurunan kualitas aspal, lubang jalan, hingga tekanan akibat kendaraan bertonase besar. Ruas jalan Padang Lamo, misalnya, kerap menjadi sorotan karena mengalami kerusakan di beberapa segmen. Namun yang menarik, di tengah keterbatasan tersebut, ruas ini tetap “berfungsi”—arus lalu lintas tidak terputus, mobilitas tetap berlangsung, dan distribusi logistik masih berjalan.
Di sinilah letak pembeda antara sekadar “membangun” dan “mengelola”. Tidak semua daerah mampu menjaga agar infrastruktur yang belum sempurna tetap bekerja optimal. Dibutuhkan strategi prioritas yang jelas, intervensi pemeliharaan yang tepat sasaran, serta kemampuan membaca urgensi lapangan secara cepat.
Keterbatasan fiskal daerah pada dasarnya memaksa pemerintah untuk melakukan pilihan-pilihan rasional. Tidak semua ruas bisa ditingkatkan sekaligus, tidak semua kerusakan bisa ditangani secara total dalam waktu singkat. Dalam situasi ini, pendekatan yang paling masuk akal adalah memastikan bahwa jaringan jalan tetap “terhubung (connectivity)” dan “berfungsi (functionality)”, meskipun belum mencapai kondisi ideal.
Apa yang terjadi di Jambi mencerminkan pendekatan tersebut. Pemerintah provinsi tampak menempatkan pemeliharaan fungsional sebagai prioritas utama—yakni memastikan jalan tetap bisa dilalui secara aman dan tidak sampai memutus arus barang maupun orang. Ini adalah pendekatan yang seringkali tidak populer secara politik, tetapi sangat penting secara teknokratis.
Lebih jauh, jika dikaitkan dengan momentum Lebaran 2026, kondisi jalan yang “cukup baik” ini terbukti mampu menopang lonjakan arus kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan ekstrem. Ini menjadi indikator bahwa secara struktural, jaringan jalan di Jambi masih memiliki daya dukung yang memadai, meskipun belum sepenuhnya ditingkatkan.
Tentu saja, kondisi ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru sebaliknya, ia harus menjadi pijakan untuk mendorong penguatan kebijakan ke depan. Keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan permanen, tetapi harus direspons dengan inovasi pembiayaan, penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, serta eksplorasi skema alternatif seperti pembiayaan berbasis kemitraan.
Selain itu, penanganan kendaraan over dimension over load (ODOL) juga menjadi kunci penting. Tanpa pengendalian yang tegas, kerusakan jalan akan terus berulang, dan biaya pemeliharaan akan semakin membebani kapasitas fiskal daerah yang sudah terbatas.
Pada akhirnya, kita perlu menempatkan capaian ini secara proporsional. Jambi mungkin belum memiliki infrastruktur jalan yang sepenuhnya ideal. Namun dalam batas kemampuan fiskal yang ada, pemerintah daerah telah menunjukkan kapasitas dalam menjaga agar sistem tetap berjalan.
Ini bukan sekadar soal jalan yang mulus atau berlubang. Ini tentang bagaimana sebuah pemerintahan bekerja dalam keterbatasan, membuat prioritas, dan memastikan bahwa pelayanan dasar—dalam hal ini konektivitas wilayah—tetap terjaga.
Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi, pendekatan seperti ini perlu dipahami, sekaligus dikawal. Karena pembangunan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses, konteks, dan kemampuan mengelola realitas yang ada.
Jambi, dalam hal ini, sedang menunjukkan bahwa bahkan dengan fiskal yang terbatas, tata kelola yang tepat tetap mampu menjaga fungsi infrastruktur tetap hidup. Dan itu, dalam perspektif kebijakan publik, adalah capaian yang tidak sederhana. (*)
* Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur
