Oleh: Martayadi Tajuddin *
Kegaduhan publik akibat dugaan pembobolan dana nasabah Bank 9 Jambi dalam beberapa waktu terakhir adalah alarm serius bagi dunia perbankan daerah. Angka kerugian yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah tentu bukan perkara kecil. Kepanikan masyarakat, keresahan nasabah, hingga ledakan opini liar di media sosial adalah konsekuensi logis dari rapuhnya rasa aman dalam sektor keuangan.
Namun di tengah derasnya kemarahan publik, ada satu hal penting yang tidak boleh hilang: objektivitas.
Kita harus jujur mengakui bahwa gangguan sistem, serangan siber, kebocoran data, hingga pembobolan rekening bukanlah tragedi eksklusif milik Bank 9 Jambi. Bahkan bank-bank raksasa dunia dengan teknologi mutakhir dan modal triliunan dolar pun pernah mengalami hal serupa.
Inilah fakta yang sering diabaikan publik.
Di Amerika Serikat, beberapa bank besar pernah mengalami kebocoran data nasabah akibat serangan siber terorganisir. Di Inggris, sistem pembayaran perbankan nasional pernah lumpuh berjam-jam akibat gangguan teknis. Di Indonesia sendiri, sejumlah bank nasional papan atas juga pernah menghadapi persoalan mobile banking error, saldo berubah mendadak, hingga kebocoran akses digital.
Artinya apa?
Artinya, era digital memang melahirkan kemudahan luar biasa, tetapi pada saat bersamaan juga membuka ruang ancaman yang sama besarnya. Tidak ada sistem yang benar-benar kebal. Tidak ada benteng digital yang seratus persen mustahil ditembus.
Karena itu, publik perlu membedakan antara “bank yang sedang menghadapi krisis” dan “bank yang tidak bertanggung jawab”.
Dua hal itu berbeda.
Yang menentukan kualitas sebuah institusi bukanlah apakah ia pernah mengalami gangguan, melainkan bagaimana ia merespons gangguan tersebut. Apakah bank melarikan diri dari tanggung jawab? Apakah bank menutup diri dari nasabah? Apakah bank membiarkan masyarakat kehilangan haknya?
Sejauh yang terlihat hari ini, Bank 9 Jambi justru sedang berusaha menunjukkan tanggung jawab institusionalnya. Sistem sempat dibatasi demi pengamanan. Investigasi dilakukan. Aparat penegak hukum dilibatkan. Langkah mitigasi dijalankan. Dan yang paling penting, ada komitmen pemulihan terhadap nasabah.
Tentu publik tetap berhak mengkritik. Bahkan kritik keras diperlukan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan digital perbankan daerah. Tetapi kritik yang sehat harus berdiri di atas data, bukan di atas kepanikan massal.
Sebab jika seluruh energi publik hanya diarahkan untuk menghancurkan kepercayaan terhadap bank daerah sendiri, maka yang runtuh bukan hanya satu institusi, melainkan fondasi ekonomi lokal masyarakat Jambi.
Kita perlu memahami bahwa Bank 9 Jambi bukan sekadar gedung perbankan. Ia adalah instrumen ekonomi daerah. Di sana ada perputaran UMKM, gaji ASN, pembiayaan daerah, kredit masyarakat kecil, hingga denyut pembangunan lokal. Ketika kepercayaan publik dihancurkan secara brutal tanpa perspektif yang utuh, maka efek dominonya bisa jauh lebih berbahaya daripada gangguan sistem itu sendiri.
Dalam konteks ini, Bank 9 Jambi justru membutuhkan dua hal sekaligus: kritik dan dukungan.
Kritik untuk memperbaiki kelemahan sistem. Dukungan agar institusi ini tidak tumbang oleh opini yang prematur.
Publik juga harus mulai diedukasi bahwa ancaman kejahatan siber saat ini berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan banyak lembaga keuangan, termasuk di negara maju sekalipun. Kejahatan digital hari ini bukan lagi dilakukan individu amatir, melainkan sindikat terorganisir dengan teknologi canggih, kecerdasan buatan, hingga jaringan lintas negara.
Maka solusi jangka panjangnya bukan sekadar mencari kambing hitam.
Solusinya adalah reformasi keamanan digital.
Bank 9 Jambi harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan total: audit sistem independen, penguatan cyber security, peningkatan kapasitas SDM digital, pengawasan vendor teknologi, hingga transparansi komunikasi publik.
Dan di titik itulah kepercayaan publik bisa dipulihkan.
Karena sesungguhnya masyarakat tidak menuntut kesempurnaan mutlak. Masyarakat hanya ingin diyakinkan bahwa uang mereka aman, hak mereka dilindungi, dan institusi keuangan daerah hadir dengan tanggung jawab.
Hari ini Bank 9 Jambi memang sedang diuji.
Tetapi sejarah menunjukkan, banyak institusi besar justru lahir lebih kuat setelah melewati krisis. Yang berbahaya bukanlah gangguan sistem. Yang berbahaya adalah ketidakmampuan belajar dari gangguan itu sendiri.
Maka publik Jambi perlu tetap kritis, tetapi juga adil.
Sebab membangun kepercayaan jauh lebih sulit daripada menghancurkannya hanya dengan satu unggahan media sosial. (*)
* Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Digital
