JAMBISERU.COM – Rencana pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sekitar dua kali lipat sebagai upaya untuk menekan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan tidak tepat. Semestinya pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan melalui pemerintah daerah dan puskesmas yang tersebar hingga ke polosok.
BACA JUGA: Data Korban Kerusuhan Deiyai Papua Belum Diumumkan, Wiranto: Terserah Kita
Kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu justru dinilai ibarat petugas pemadam kebakaran yang datang saat api membakar suatu bangunan. Tidak ada upaya pencegahan jauh sebelumnya, sehingga angka warga yang sakit bisa ditekan dan biaya harus dikeluarkan bisa diminimalisir dalam jangka panjang.
“Upaya pencegahan itu yang penting. Ada Puskesmas yang bisa melakukan sosialisasi bagaimana menciptakan masyarakat terbiasa dengan hidup sehat,” kata Yayan Zamzami, warga kota Banda Aceh pengguna BPJS Kesehatan mandiri dilansir Merdeka.com.
Menurutnya, bukan solusi yang tepat untuk menekan defisit anggaran dengan membebankan kepada peserta BPJS. Pemerintah yang memiliki jaringan hingga ke tingkat struktur pemerintah yang paling kecil semestinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar membiasakan diri pola hidup sehat.
Selain itu, Yayan juga menyoroti soal kualitas pelayanan dari pihak BPJS Kesehatan yang masih kurang memanusiakan manusia. Pelayanan asuransi kesehatan milik plat merah ini kerap dikeluhkan oleh konsumen. Baik kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan hingga kerap tidak menjadi prioritas dalam melakukan penanganan.
“Kualitas pelayanan juga penting ditingkatkan,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan rencana menaikkan iuran BPJS tersebut. Iuran yang sudah ada sekarang masih bisa dipertahankan, namun pemerintah harus memperbanyak kegiatan penyadaran kepada masyarakat agar bisa hidup sehat.
Sementara itu, Habil mengaku saat mendaftar pengobatan melalui BPJS Kesehatan di rumah sakit juga antre yang panjang. Tentunya ini membutuhkan waktu yang lama, termasuk antre di poli saat pemeriksaan dokter yang membuat pasien harus menunggu lama.
“Antrian panjang juga bermasalah saat berobat menggunakan BPJS Kesehatan,” ungkap Habil.
BACA JUGA: Heboh Pasangan Mesum di Depan Kantor Bupati
Menurut Habil, belum lagi ada dokter dan petugas rumah sakit yang kurang ramah terhadap pasien pengguna BPJS. Bahkan ada yang lebih mengutamakan pelayanan yang membayar secara langsung.
“Terkesan ada diskriminasi,” tukasnya. (put)
