Jambiseru.com – Ihsan Yunus nekat tak penuhi panggilan KPK. Padahal, KPK telah melayangkan surat panggilan pada Anggota DPR Fraksi PDIP itu, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) korona.
“Saksi (Ihsan Yunus) tidak hadir,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Menurut Ali, diketahui jika ternyata Ihsan Yunus belum menerima surat panggilan dari KPK. Karenanya KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan Ihsan Yunus.
“Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi,” ucap Ali.
Selain Ihsan Yunus, ada dua saksi lainnya yang juga dipanggil KPK. Namun dua saksi ini telah datang dan tengah tengah menjalani pemeriksaan. Dua orang tersebut yaitu mantan ADC Menteri Sosial RI, Eko Budi Santoso dan Direktur PT Integra Padma Mandiri.
Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah dua rumah di Jakarta dan Kota Bekasi. Dalam penggeledahan tersebut diamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.
Lokasi pertama adalah sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, dan lokasi kedua adalah di Perumahan Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut sumber detikcom, rumah yang berada di Jakarta Timur adalah milik orang tua Ihsan Yunus.
Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.
Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.
KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.
“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.
“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” imbuh Firli. (tra)
Sumber : Detik.com
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Opini Musri Nauli : Haris Wajib Lolos
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : Kapolri Baru, Bareskrim Langsung Tangani Kasus Ujaran Kebencian dan SARA Ambrosius Nababan
Berita Jambiseru[dot]com Lainnya : RUU Pemilu : Capres, Cagub dan Cabup Harus Menjadi Anggota Partai
