MUARO JAMBI, Jambiseru.com – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya sesuai harapan. Dari total 155 desa dan kelurahan yang ada, baru 80 desa yang telah memiliki bangunan KDMP.
Artinya, masih ada 75 desa dan kelurahan yang belum memiliki banguna KDMP.
Kondisi ini menunjukkan pekerjaan Pemkab Muaro Jambi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan koperasi desa masih cukup panjang. Persoalan lahan menjadi salah satu hambatan utama yang membuat pembangunan belum bisa dilakukan secara serentak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi langsung terhadap 80 bangunan KDMP yang telah berdiri.
Tim verifikasi Pemkab Muaro Jambi dijadwalkan mulai turun ke lapangan pekan ini. Tidak hanya melihat keberadaan bangunan, tim juga akan mengecek kondisi fisik serta memastikan kesiapan masing-masing KDMP.
“Dari seluruh desa yang ada di Muaro Jambi, yang sudah terbangun KDMP-nya baru 80 desa. Selebihnya menyusul,” kata Budhi.
Menurutnya, persoalan tidak tersedianya lahan menjadi kendala serius di sejumlah desa. Tidak semua desa memiliki Tanah Kas Desa (TKD) yang strategis dan dapat digunakan untuk membangun fasilitas KDMP.
Persoalan semakin rumit karena aset tanah milik Pemkab Muaro Jambi juga tidak tersedia di sejumlah lokasi yang membutuhkan lahan.
Akibatnya, pemerintah daerah harus mencari opsi lain agar pembangunan KDMP tetap berjalan dan desa-desa yang belum memiliki bangunan tidak terus tertinggal.
Salah satu upaya yang ditempuh Pemkab Muaro Jambi adalah meminta dukungan dari dunia usaha. Pemerintah daerah telah melayangkan surat kepada sejumlah perusahaan swasta maupun BUMN yang beroperasi di wilayah Muaro Jambi.
Perusahaan diharapkan dapat memberikan hibah atau menyediakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP.
Namun, hingga kini belum ada kepastian dari perusahaan-perusahaan tersebut.
“Banyak desa yang belum dibangun karena tidak ada lahan kas desa maupun tanah Pemda. Kami sudah bersurat ke perusahaan dan BUMN agar bisa menyisihkan lahannya untuk KDMP, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian,” tandas Budhi.
Pemkab Muaro Jambi kini harus berpacu dengan waktu. 80 bangunan yang sudah berdiri harus dipastikan benar-benar layak dan siap digunakan, sementara 75 desa lainnya masih menunggu solusi persoalan lahan.
Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan program KDMP tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar dapat hadir dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di seluruh wilayah Muaro Jambi. (uda)
